BLOK MASELA

(Tulisan tentang Blok Masela ini saya muat ulang secara lengkap)

ABADI FIELD BLOK MASELA ;

JALAN TERJAL MEREBUT 
HAK MALUKU
                          
              Oleh ; M. Thaha Pattiiha            

ABSTRAK

Minyak dan Gas Bumi adalah energi fosil, energi yang terbentuk selama jutaan tahun di bumi, dan bukan energi terbarukan. Sumber-sumber energi bagaimanapun juga akan habis pada waktunya, sesuai ketersediaannya, sementara masih menjadi sangat menarik dalam konsentrasi kebutuhan dalam perkembangan industri di seluruh dunia. Potensi energi minyak dan gas bumi yang tersimpan di perut bumi, terus diburu, digali, dan dikelola, untuk memenuhi kebutuhan mesin-mesin industri, guna memproduksi barang dan jasa. Negara Indonesia dan khususnya Kepulauan Maluku, karena letak geografisnya dan oleh karena Karunia Allah – Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, diberkati dengan kekayaan sumber daya alam tidak terkira. Akan tetapi kemudian menjadi masalah,  karena tidak dengan mudah dinikmati, sebaliknya menimbulkan sengketa akibat saling berebut untuk menguasai dan menikmati kekayaan tersebut. Politik ekonomi dunia saat ini, lebih condong kepada kekuatan modal yang menghendaki kebebasan pasar tanpa batas,  dan berupaya mendobrak sekat lintas negara dan menabrak kepentingan masyarakat banyak, termasuk pemilik sumber daya alam. Upaya menjadikan seluruh dunia dalam rezim ekonomi pasar bebas dan perburuan untuk penguasaan sumber daya bernilai ekonomi khususnya sumber daya alam energi sedang trend, yang menjadi incaran pemilik modal serta negara industri besar. Sampai pun hingga harus saling berperang, saling membunuh, yang penting dapat menguasai sumber daya energi, manfaat ekonomi, dan peluang pasar global. Faktor kepentingan masing-masing - perorangan, kelompok, atau negara, sangat berpengaruh dan berdampak pada saling memperkuat dan saling mempengaruhi untuk memperjuangkan kepentingan. Adapun kepentingan publik sering terabaikan, sekalipun melalui kebijakan pemerintah, tidak selalu menjamin dapat menyelamatkan. Inilah zaman Neo-kolonialisme ekonomi oleh rezim liberalisme dan kapitalisme yang meng-global. Posisi Maluku, belum tentu dan tidak menjamin hak kepemilikan sumber daya alam wilayahnya akan menjadikannya adalah penikmat utama manfaatnya. Maluku berada diantara peluang dan tantangan, bisa juga korban di Blok Masela, untuk itu tulisan ini merangkum, membahas, dan diramu dalam "riwayat" betapa terjal perjalanan Maluku merebut haknya di Blok Masela.

Kata Kunci : Minyak dan Gas Bumi, Abadi Field Blok Masela, INPEX, Neo-Lib, Participating Intrest, Maluku, Orang Maluku, Indonesia.

I.    Pendahuluan

        Issue tentang Blok Masela, sejak awal tahun 2015 hingga saat ini, begitu”sexy” dan “manja” seperti seorang gadis cantik, Blok Masela adalah “Nona Manis”. Benar-benar sangat menarik perhatian berbagai pihak, bahkan sebagian pejabat tinggi negara harus menjadi “korban”. Beragam pendapat, bermacam alasan,  warna-warni sikap dan pemikiran para pihak, dari mulai level Presiden di Jakarta hingga rakyat biasa di seputaran lapangan Blok Masela di Maluku.

Ilustrasi Abadi Field Blok Masela (oleh ; M.Thaha Pattiiha)

Dari Profesor geologi, akademisi, ahli perminyakan, politisi, hingga nelayan kecil di laut Arafuru. Pemain minyak dan gas, konsultan, kontraktor, suplayer, apalagi pemegang kekuasaan sebagai penentu kebijakan di pemerintahan. Tidak bersuara tetapi ikut “mengintip” oleh negara-negara lain, dan tentu pula pemodal besar dunia bidang energi. Semua mengarahkan perhatian ke Lapangan gas Abadi(Abadi Field) Blok Masela. Masing-masing melalui bidangnya, saling bersaing dan bertaruh peran dengan beragam cara untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan sumber daya alam bumi Maluku di Blok Masela.

Tidak ada yang tidak tertarik kepada  pesona luar biasa si Nona Manis – Blok Masela. Media masa pun ramai memberitakan, para Ahli dan Pemerhati beropini dengan tulisannya, beragam pendapat dan komentar masyarakat melalui media sosial.

Oleh suatu alasan sederhana, agar bisa ikut berkontribusi tentang Blok Masela, tulisan ini dibuat, yang merupakan rangkuman dari berbagai sumber. Disarikan, dirajut dan diramu hati-hati serta dengan membatasi tidak menyentuh hal-hal yang lebih teoritis atau bersifat teknis disiplin keilmuan. Pendapat para ahli, para tokoh, pengamat atau pemerhati dan sumber lain, lebih banyak melalui media masa resmi online tentang permasalahan ini yang "beta"¹⁾ jadikan rujukan. Tentu belum semua hal tentang Blok Masela dapat ditulis, setidaknya sedikit muatan melalui tulisan ini,  dengan pengenalan tentang Maluku dan Blok Masela, perseteruan, hingga peluang dan tantangan bagi Maluku di Blok Masela. 

Berharap masih ada yang patut disampaikan serta bernilai informasi, bersyukur bila dapat menjadi pengetahuan bagi pembaca. 

Diam pun bukan cara yang bijak, bersuara pun bila berlebihan malah tidak produktif, beralaskan suara hati sebagai “Orang Maluku”²⁾, sejatinya karena rasa peduli setelah lama mengamati. Beta merasa terpanggil untuk berpartisipasi ikut serta menyikapi “langkah kuda³⁾ - percaturan“, pengelolaan kekayaan sumber daya alam umumnya dan khususnya energi gas pada Lapangan Abadi Field Blok Masela di bumi terlahir dan tercinta Maluku.

 II.  Maluku Memang Kaya

          Kekayaan Sumber Daya Alam(SDA) Maluku, telah mengundang dan terciptanya sistem kolonialisme dunia, bahkan sistem kapitalisme yang memonopoli dan mengatur pasar ekonomi dunia, sepertinya berawal dari era "rempah-rempah"(SDA) Maluku.  Bangsa Eropa mempraktekkan politik kolonialisme dan sistem  kapitalisme, sebagai cara menguasai kekayaan sumber daya alam suatu wilayah atau negara, boleh jadi bermula di kepulauan Maluku. Politik kolonialisme Eropa mulai berakhir dipertengahan abad ke-19, kini berganti wajah menjadi Neo-colonialism, atau kolonialisasi modern. Penguasaan tidak perlu hingga menggunakan senjata atau berdarah-darah. Cukup menggunakan kemampuan modal ekonomi, kemudian menebarkan “rayuan maut” melalui lobi-lobi tanpa terpantau publik, atau melalui diplomasi resmi atas nama hubungan diplomatik kepada pemegang kekuasaan. Hasilnya kepentingan penguasaan diakomodir melalui regulasi politik kebijakan yang liberalism-mindate, dibuat bersifat elastis, abu-abu, dan multi-tafsir. Dengan begitu, mudah membangun opini pembenaran sepihak yang menghasilkan ruang kebebasan dan kuasa sebesar-besarnya bagi neo-colonial dengan kekuatan kapitalnya. 

Kebebasan yang kadang tanpa belas-kasihan,  sebagi cara menghimpun keuntungan sebesar-besarnya, dengan mengeksploitasi  secara rakus Sumber Daya Alam(SDA) suatu wilayah Adapun penggunaan tenaga kerja atau pelibatan pekerja dari pemilik hak wilayah, hanya dianggap sebagai alat produksi atau pelengkap semata. 

Penguasaan kekayaan sumber daya alam dan pasar ekonomi suatu negara terbuka dan bebas, tetapi telah berada di dalam genggaman dan penguasaan rezim kololinial modern. Rakyat atau masyarakat biasa tetapi pemilik wilayah SDA, umumnya menjadi korban, hak-haknya terabaikan, sebaliknya tanpa daya, terbelunggu dan hingga melarat kehidupannya di lumbung kekayaan SDA-nya sendiri.

Negara Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, dengan menyatakan kemerdekaannya setelah lepas dari cengkeraman penjajahan bangsa asing selama ratusan tahun sebelumnya. Dari pengalaman selama dijajah bangsa asing, dijadikan catatan pengingat dalam menghasilkan sistem pengelolaan negara dan tujuan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan dimaksud resmi tercantum di dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Pasal (33)  Ayat (3) ; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Mendahului sejarah panjang keberadaan kepulauan di Nusantara dan terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga menjadi 1(satu) dari 7(tujuh) provinsi pertama Negara Indonesia yang dibentuk setelah 2(dua) hari Proklamasi Kemerdekaan, dan disahkan di tahun 1958⁴⁾. Sebelumnya wilayah kepulauan Maluku, telah lebih dari 7(tujuh)abad dikuasai bangsa asing, dimulai dengan penguasaan secara tidak langsung oleh kerajaan Sriwijaya yang kekuasaannya berpusat di pulau Sumatera, kemudian Majapahit yang berpusat di pulau Jawa. Dilanjutkan dengan penguasaan oleh bangsa-bangsa Eropa, Spanyol, Portogis, Inggris, dan berakhir dengan Belanda dan Jepang, mereka bertahan di Maluku selama hampir 300 tahun.

Maluku sangat lama dalam cengkeraman oleh bangsa-bangsa asing. Walaupun sebelumnya juga memiliki beberapa kerajaan lokal, tetapi kekuatan bangsa kolonial asing mampu menundukkan, menguasai, dan berhasil menjajah bumi Maluku. Kemudian leluasa merampok kekayaan sumber daya alamnya. 

Sejarah perlawanan Orang-Maluku terhadap para penjajah melalui peperangan demi peperangan sejak abad ke-15 hingga abad ke-19 untuk melindungi tanah air dengan segala kekayaan alamnya. Sejarah peperangan paling lama, terjadi di Maluku, itu telah mengorbankan ribuan nyawa. Perlawanan oleh Sultan Babullah, Sultan Hairun, Sultan Nuku, A.M. Sangaji, Kapitang Kapahaha, Kapitang Kakiali, dan para pejuang rakyat Maluku dari bagian paling utara di pulau Morotai hingga kepulauan  paling selatan di lautan Arafuru.  

Perlawanan Orang-Maluku oleh para para pahlawannya terhadap penjajahan, berlangsung lebih dari 300 tahun. Puncak perlawanan terjadi dalam perang di bulan Mei tahun 1817 yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura. Kapitang Pattimura bersama para Kapitang lain dan rakyat di kepulauan Maluku bagian tengah, berhasil menghancurkan pasukan Belanda di benteng Belanda Durstede di pulau Saparua, kemudian mendudukinya selama beberapa waktu sebelum kemudian kembali direbut oleh Belanda. Peperangan yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Perang Pattimura, suatu peristiwa “heroic” Orang-Maluku yang terjadi sudah lebih dari 200 tahun silam, menjadi bagian terpenting dari sejarah kepahlawanan negara Indonesia.

Maluku adalah “prasasti” yang menerangkan bagian tak terbantahkan dan tak terpisahkan dari sejarah perlawanan dan perjuangan suku bangsa di Nusantara. Maluku memiliki kontribusi sangat jelas dalam menyatukan wilayah Nusantara yang terpisah secara kepulauan, hingga sampai merdeka dari penjajahan bangsa asing, kemudian menjadi sebuah negara merdeka bernama Indonesia saat ini.

Maluku memang telah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia sejak dahulu dan hingga kini di era kemerdekaan, alasannya karena Maluku adalah wilayah “impian”.  Wilayah bumi yang telah dikaruniai dengan limpahan kekayaan sumber daya alam, di darat, di udara, di lautan, maupun di dalam perut bumi. Sebagai wilayah kepulauan Maluku memiliki kekayaan sumber daya alam perikanan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, dan pertambangan⁵⁾. Khusus potensi besar pertambangan selain emas, nikel, semen, batuan granit, dan lain-lain, adalah pertambangan minyak dan gas bumi. 

Lapangan Gas Abadi Blok Masela, adalah yang terbesar potensi gas buminya, salah satu dari 25 Blok Minyak dan Gas (Migas) yang saat ini dimiliki atau terdapat di Provinsi Maluku,  15 Blok diantaranya sudah dikelola Kontraktor  Kontrak Kerja Sama(KKKS/K3S), yaitu ; 

Blok Amborip VI,  Blok Arafura Sea, Blok Aru Trough, Blok Aru, Blok West Aru I,  Blok West Aru II,  Blok South East Seram, Blok Kuwama, Blok East Bula,  Blok Seram Kode 1/05,  Blok Seram (non Bula),  Blok Bula, Blok Babar Selaru, Blok Offshore Pulau Moa Selatan, dan Blok Masela. 10 blok Migas lainnya masih sedang ditawarkan kepada K3S adalah : Blok South Aru, Blok North Masela,  Blok West Abadi,  Blok Tatihu, Blok Arafura Sea II, Blok Aru Trouhg II, Blok South Aru,  Blok Yamdena,  Blok Sermata, dan  Blok South East Palung Aru⁶⁾. 

 Area Lokasi Blok Masela (foto: offshore-technology.com)⁷⁾

Semua ketersediaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki tersebut diharapkan berguna, segera berkontribusi secara berarti terhadap Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Provinsi Maluku,  yang hanya baru bisa mencapai angka 0,76 persen di tahun 2012. Sepertinya sektor pertambangan bagi pemerintah daerah Provinsi Maluku, belum dijadikan sektor unggulan⁸⁾.

Dipertanyakan, mengapa demikian, padahal pendapatan dari sektor pertambangan sangatlah menggiurkan, harusnya menjadi salah satu sumber besar pendapatan daerah, serta mampu memberikan kecukupan bagi perbaikan penghidupan yang layak yaitu kehidupan yang benar-benar sejahtera bagi masyarakat bangsanya.

Maluku memang kaya, kaya dengan sejarahnya, kaya dengan sumber daya alamnya, kaya dengan kontribusinya menjadikan wilayah kepulauan Nusantara menjadi sebuah negara bernama Indonesia, dan kaya dalam membagi kekayaan kepada negara Republik Indonesia. Meski pun Maluku itu kaya,  tetapi dengan kekayaan itu rakyat Maluku ternyata kehidupannya jauh dari arti manfaat kekayaan itu sendiri. Saat ini Maluku masih tergolong wilayah dengan tingkat kemiskinan masyarakatnya paling teratas dibanding wilayah lain di Indonesia.

III.        Ada Apa Dengan Masela

            a.     Nama Masela

                   

          Masela atau Marsela – nama sebutan menurut masyarakat setempat, adalah nama yang digunakan untuk menamai blok gas yang terletak di bagian wilayah dasar lautan Arafuru, perairan di antara daerah Kabupaten Maluku Barat Daya(MBD) dan Maluku Tenggara Barat(MTB). Nama Masela menjadi perhatian publik Indonesia bahkan dunia Internasional karena  di tahun 2014, dari hasil eksploitasi telah ditemukan memiliki kelimpahan kandungan sumber kekayaan energi gas alam, yang diperkirakan kandungan gas di dalamnya bersifat abadi. Artinya hampir tidak terkira jumlah kandungan gas bumi dan periode masa eksploitasinya. 

Masela sendiri adalah nama pulau kecil yang berada di bagian selatan, satu dari pulau-pulau terselatan kepulauan Maluku, yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Australia. Di selatan pulau Masela tahun 2000 telah ditemukan (discovery) sumber energi gas bumi dalam kapasitas kandungan yang luar biasa besar, bisa mengalahkan sumber gas bumi negara Qatar dan diperkirakan dapat diproduksi selama lebih dari 70 tahun⁹⁾. Sehingga dikatakan lapangan gas bumi Abadi, karena hampir tidak terkira dan terbatas jumlah potensi dan masa waktu produksinya. Terbukti cadangan gas Blok Masela, sebesar 10,73 triliun kaki kubik (Trillion Cubic Feet - TCF). 

Cadangan yang diteliti Lemigas ini sekaligus membuktikan Blok Masela adalah salah satu blok dengan potensi gas alam cair terbesar.  Blok Masela juga diketahui sebagai cadangan migas yang terakhir ditemukan sejak 15 tahun lalu. Kini Indonesia berhadapan dengan krisis sumber daya migas dengan rasio pengembalian cadangan sekitar 0,5¹⁰⁾.

Pulau Masela memiliki luas 4600 Ha¹¹⁾, berjarak 130 Km dari lapangan GBA-Blok Masela, berdekatan dengan pulau Babar(17.000,Ha) di bagian utara. Posisi pulau Masela hampir sejajar – sedikit lebih ke utara, dengan pulau Sermata di bagian barat – kabupaten Maluku Barat Daya(MBD) dan pulau Selaru(35.400, Ha) yang berada di bagian timur. Pulau Selaru sedikit lebih dekat dengan Lapangan Gas Abadi - Blok Masela, berjarak sekitar 90 km. Di bagian timur laut pulau Selaru terdapat pulau Yamdena (5.085 Km persegi - 310.000, Ha) – adalah pulau ketiga terbesar di Provinsi Maluku, dengan kota Saumlaki sebagai ibukota kabupaten Maluku Tenggara Barat, berjarak 95 Km. Sedangkan pulau Aru  - Kabupaten Kepulauan Aru dengan luas 642.800 Ha, berada di bagian timur laut Masela yang berjarak 475 Km dari lapangan gas Abadi Blok Masela.

Jarak pulau-pulau dengan Blok Masela/Grafis MI (edit Pen.)¹²⁾

Abadi Field Blok Masela ditemukan (discovery) di tahun 2000, dilanjutkan dengan pengeboran sumur Appraisal di tahun 2007-"2008 dan 2013-"2014, yang perkiraan cadangan gas terambilnya + 22 TCF (Wood Mckenzie, 2015)¹³⁾.

INPEX  (Sumber ; www.inpex.co.jp)

Inpex Corporation mendapat persetujuan kontrak kerjasama(KKS) - Production Sharing Contract(PSC), dari Pemerintah Indonesia pertama kali tahun 2008 untuk jangka waktu 30 tahun. 10 Tahun pertama merupakan tahap eksplorasi dan 20 tahun selanjutnya adalah pengembangan dan produksi atau eksploitasi. Sampai tahun ke-6 sejak tandatangan kontrak, Inpex telah melakukan uji seismic dua dimensi dan tiga dimensi, serta pengeboran pada tiga sumur. Sejak tahun 2003 sampai 2006, Inpex mengkaji tentang reservoir atau cadangan gas, tiga sumur gas, dan rencana pengembangan ke depan. Hingga hampir berakhir masa eksplorasi yaitu tahun 2008, Inpex telah mengebor 4 sumur, dengan biaya investasi mencapai 85 juta dollar AS per sumur, belum termasuk biaya seismic dan operasional perusahaan¹⁴⁾.

PoD (Plan of Development) Sementara Inpex disetujui pemerintah pada bulan Desember 2008, hingga PoD I secara resmi disetujui pada Desember 2010. Saat  eksplorasi oleh Inpex dilanjutkan ke tahap ke empat pada sumur 8, 9, dan 10, ternyata cadangan gas diidentifikasi lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Dengan ditemukannya limpahan cadangan gas yang besar, telah ikut merubah rencana pengembangan Blok Masela selanjutnya.

                   b.  Letak Blok Masela

Letak Lapangan gas Abadi(Abadi Field) Blok Masela¹⁵⁾ yaitu terletak bagian selatan Indonesia, diperbatasan internasional dengan Australia, dengan kedalaman air(laut) – water depth, 400 - 800 meter. Abadi Field berada pada Blok Masela PSC (Production Sharing Contract) di bagian timur Laut Timor dan selatan Palung Timor(Deep Timor Trough), dengan water depth lebih dari  1,500 m berada diantara outer ridge of the Banda Arc dan Blok Masela. Blok Masela berada pada area upper slope dari paparan kontinental Australia dengan water depth 300 m to 1,000 m. 350 km dari pulau Timor dan 350 km di utara kota Darwin Australia.

Secara Astronomi Blok Masela terletak di antara 08⁰ 05’ 25,29” - 08⁰ 13’ 58,94” LS dan 129⁰ 48’ 11” - 129⁰ 56’ 9,55” BT. Perkiraan luas area Blok Masela sekitar 4.291, 35 km persegi. ¹⁶⁾ 

Peta lokasi dari Lapangan Gas Abadi. Garis kontur menandakan water depth (m). 
Lapangan gas Abadi berlokasi di Blok Masela PSC di bagian timur Laut Timor, Indonesia bagian timur, 
sepanjang perbatasan internasional Indonesia dan Australia. 
Deep Timor Trough dengan water depth lebih dari  1,500 m berada diantara outer ridge of the Banda Arc dan Blok Masela. 
Blok Masela berada pada area upper slope dari paparan kontinental Australia dengan water depth 300 m to 1,000 m.¹⁷⁾

Secara geologi, Abadi Field terdiri dari relatively undeformed Australian continental margin yang memanjang hingga perairan Indonesia. Lapangan ini terletak pada ujung timur dari Sahul Platform dan menempati larged tilted fault block yang dibatasi di sebelah timur dan selatan oleh Calder-Malita Grabens. Abadi Field mempunyai akumulasi kolom gas yang signifikan, reservoir berada pada lingkungan  shallow marine,  highly mature,  quartzose sandstone  dari Formasi  Middle Jurassic Plover. Analog terdekat pada  Giant Greater Sunrise dan Bayu - Undan fields. Kualitas reservoir, pada kedalaman ~3,900 m, bervariasi dari  good to poor, menggambarkan interaksi kompleks dari kontrol pengendapan utama dan pengaruh diagenesis pada tahap akhir.

Kurang lebih 250 km sebelah barat Abadi, Lapangan Gas Sunrise-Troubadour (proved & probable recoverable reserves: 8.4 tcf ; informasi publik dari Northern Territory Government of Australia) menempati sumbu Sunrise-Troubadour High. Lapangan Gas Evans Shoal (proved & probable recoverable reserves: 6.6 tcf ; informasi publik dari Northern Territory Government of Australia) berada kurang lebih 150 km sebelah baratdaya Abadi diantara Sunrise-Troubadour High dan Malita Graben. 

Perkembangan dari Cekungan Northern Bonaparte dipengaruhi oleh rifting dan pemisahan kontinen pada middle Jurassic - early Cretaceous sepanjang margin sebelah barat laut Australia, dan pada akhirnya dimodifikasi oleh collision antara Indo-Australian dan Sunda plates dari Miocene - present(Whittam et al. 1996).

Abadi field berada pada Cekungan Northern Bonaparte, di Sahul Platform sebelah timur akhir dari Sunrise-Troubadour High. Ini dibatasi kesebelah timur oleh Masela Deep, yang merupakan perpanjangan kesebelah utara dari Calder Graben. The Malita Graben berada disebelah barat daya dan terdiri dari sedimen tebal Cretaceous-Tertiary (Courtesy Inpex Masela, Ltd - PROCEEDINGS, INDONESIAN PETROLEUM ASSOCIATION Twenty-Ninth Annual Convention & Exhibition, October 2003 "The Abadi Gas Field")¹⁸⁾.

Peta Tectonic elements dari Cekungan Northern Bonaparte¹⁹⁾

        c.  Kontrak Kerja Sama Blok Masela

       Kontrak Kerja Sama (KKS/PSC)²⁰⁾ Blok Masela antara Pemerintah Indonesia dengan Inpex Masela Ltd (65% saham) bersama Shell Upstream Overseas Services Ltd(35 persen saham) ditandatangani pada tanggal 16 Nopember 1998 dan direncanakan berakhir pada tahun 2028, yaitu Masa Kontrak selama 30 tahun, 10 tahun pertama untuk masa eksplorasi, dan 20 tahun selanjutnya untuk masa produksi.  Tahun 1999-2000 ditemukan cadangan gas di lapangan Abadi. Selanjutnya tanggal 30 Desember 2008 PoD Sementara disetujui Menteri ESDM, secara resmi PoD (Plan of Development) I(Pertama) Lapangan Abadi dengan kapasitas produksi 2,5 MTPA disetujui tanggal 6 Desember 2010. Pada kontrak tersebut, disebutkan 15 persen hasil gross penjualan diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan Maluku mendapatkan 10 persen.

Perkiraan awal dalam PoD I(Pertama), cadangan gas Masela adalah 6 – 7 TCF (Trillion Cubic Feet), yang berarti hanya bisa memproduksi gas sebanyak 2,5 MTPA. Sehingga pengembangannya diusulkan menggunakan kilang terapung di laut(FNLG), karena lebih feasible dari pada dibawa ke darat dan membangun kilang di darat.  7 Tahun kemudian setelah dilakukan eksplorasi tahap ke-4 pada tahun 2013-2014, yaitu pengeboran Sumur Abadi 8, Abadi 9, dan Abadi 10, Inpex kemudian pada 12 September 2014 mengajukan Revisi PoD I dengan perubahan pada kapasitas FLNG yang naik dari sebelumnya 2,5 MTPA menjadi 7,5 MTPA. Perubahan menjadi 7,5 MTPA, ikut merubah rencana sistem produksi yang sebelumnya di laut menjadi pindah di darat.

Skenario awal dirubah oleh adanya perubahan pada penemuan baru cadangan gas yang semula hanya 6-7 TCF, teridentifikasi ternyata lebih besar yaitu 10,37 TCF. Cadangan gas terbukti bertambah 4 TCF dengan kapasitas produksi direncanakan mencapai 7,5 MTPA dari sebelumnya 2,5 MTPA dengan fasilitas produksi Floting LNG(FLNG), berarti produksi melonjak sekitar 300 persen²¹⁾.

Perubahan atau revisi PoD dimungkinkan dalam Peraturan Tata Kelola (PTK) PoD, apabila terjadi perubahan pada salah satu dari 3(tiga) perubahan. Yaitu ; Pertama, volume besaran cadangannya berubah(membesar atau mengecil). Kedua, terjadi perubahan rencana besaran biaya pengembangan, dan Ketiga, ada perubahan atas skenario pengembangan. Satu saja dari tiga perubahan itu terjadi, maka PoD harus direvisi²²⁾. 

Ilustrasi Blok Masela ; Letak Abadi Field Blok Masela

 (Sumber; http://sinarharapan.net/2016/03/blok-masela-jokowi-mendengarkan-suara-rakyat/ diundu 30 Maret 2016 )                             Peta Lokasi Lapangan  Gas Abadi Blok Masela²³⁾

Perkiraan cadangan gas Blok Masela sebesar 10,37 TCF (Trillion Cubic Feet) cadangan tersertifikasi, dengan kadar CO² tinggi sebesar 9,3 persen. Butuh kapasitas kilang 7,5 MTPA yang akan memproduksi gas sebesar 1.200 MMSCFD, produksi Kondensat 24.460 BPD  dari cadangan kondensat 209 MMSTB.²⁴⁾

Blok Masela bagi Indonesia menjadi salah satu andalan mega proyek gas, karena dianggap merupakan jumlah yang sangat besar, sehingga Blok Masela disebut Lapangan Gas Abadi atau Abadi Field.

IV.   Seteru Konstitusi vs Neolib Di Blok Masela

         Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 dalam bagian Pembukaan, mengamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan juga keadilan sosial. Di dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam(SDA), UUD 1945 pasal (33) ayat(3) telah jelas diperuntukan mensejahterakan penghidupan seluruh rakyat Indonesia.

Kekayaan SDA dalam penguasaan negara, untuk dikelolah dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat banyak secara keseluruhan, bukan sebagian atau kelompok tertentu, bukan pula untuk orang per orang, apalagi pihak asing bukan warga negara. Kekuasaan negara sebagai sebagai penerimaan amanat rakyat yang adalah pemilik hak atas kekayaan negara. Negara atas nama rakyat tidak boleh kalah  dari tekanan pihak manapun yang menginginkan kekayaan negara hanya bagi kepentingan atau dinikmati sepihak. Keinginan pihak  tertentu untuk menguasai kekayaan negara, tidak akan pernah surut dan tidak akan berakhir dari waktu ke waktu, karena sifat dasar kebutuhan bagi manusia manapun tidak pernah akan terpuaskan, hanya bisa berakhir atau lenyap oleh kematiannya.

Potensi menjanjikan luar-biasa dari kandungan kekayaan pada lapangan gas Abadi Blok Masela, menarik dan mengalihkan perhatian dunia sekaligus memunculkan rasa ingin menguasai dan memiliki. Terjadilah pertarungan antar kekuatan memperjuangkan kepentingannya dengan menggunakan beragam cara maupun  menempuh berbagai jalan, demi menguasai keuntungan seutuhnya yang memang sangat menjanjikan dari potensi Blok Masela. 

Produk gas bumi dan turunannya di beberapa negara, telah menjadi sumber pendapatan utama dan menyerap maksimal tenaga kerja. Sebagian negara menjadikan impor gas alam cair(Liquid Natural Gas - LNG) dari Indonesia yang selama ini hanya dijual secara “gelondong” dengan harga murah. Setelah diolah kemudian menghasilkan berbagai jenis produk turunannya, lalu dijual kembali ke Indonesia dengan harga berlipat kali dari harga beli semula.

            a.     “Kepretan” Rizal Ramli

      Adalah Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia(2015-2016)- Menko Maritim, yang pertama buka suara, menurut Rizal Ramli dalam konferensi pers bersama pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di kantor Menko Maritim, Jakarta)²⁵⁾, dikatakan kandungan gas Blok Masela termasuk sangat besar, dari potensi awal yang kecil kemudian kembali ditemukan cadangan gas yang makin banyak hingga mencapai 10,7 TCF.

Rizal Ramli kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas, diminta untuk mengkaji ulang Proposal Revisi Rencana Pengembangan - Plan of Development (PoD) dari sebelumnya 2,5 juta ton per tahun(MTPA) dengan cadangan 6 TCF. menjadi 7,5 MTPA untuk cadangan 10,73 TCF.  Diajukan Inpex Masela Ltd di bulan April 2016 dan telah disetujui serta  diserahkan oleh SKK Migas pada 10 September  2015. Dalam perhitungan Rizal Ramli tingkat pengembalian investasi - Internal Rate of Return (IRR) mencapai 15,04 persen, dan potensi penerimaan negara ditaksir mencapai 43,8 milyar dollar AS atau sekitar Rp 626,3 triliun²⁶⁾.

Rizal Ramli

Penggunaan teknologi fasilitas FLNG, adalah Haposan Napitupulu, Ph.D²⁷⁾, Doktor Ahli Geologi lulusan University of Texas, mempersoalkan rencana Inpex Masela Ltd - (Inpex Corporation) dan Shell Plc - (Royal Dutch Sheel) sebagai pengelola Blok Masela yang dalam usulan perencanaan, akan membangun fasilitas kilang gas cair terapung (FLNG) untuk memproses gas di atas laut. Alasannya menurut Haposan, teknologi fasilitas yang hendak digunakan relatif masih baru yang dikembangkan Shell di seluruh dunia dengan  nilai investasi yang hingga mencapai 19,3 miliar dollar AS. beliau malah seperti mencurigai Shell, mitra INPEX, SHELL ingin menjual teknologi FLNG – nya (yang hingga saat ini belum terbukti) sekaligus menjadikan Lapangan gas Abadi Blok Masela sebagai "Kelinci Percobaan" dan "Sapi perah", dengan membebankan seluruh biaya investasi dan biaya operasi menjadi tanggungan negara melalui mekanisme "Cost Recovery".

Demikian juga dengan INPEX, Haposan pun tidak luput untuk mencermatinya, karena bila skenario FLNG berhasil maka seluruh produksi gas bumi dijadikan LNG yang dengan mudah  ditransportasikan, selain sebagian produksi, khususnya Entitlement bagian K3S berserta pengganti cost recovery akan dibawa ke Jepang dalam rangka mendukung  Energy Security Jepang.

Satu langkah keputusan menghasilkan keuntungan bersama untuk kedua investor, INPEX  dapat mendukung energy security negaranya di Jepang dan Shell berhasil mengujicoba sekaligus  teknologi baru FLNG-nya terjual. Selanjutnya Shell dapat menjual tekhnologi FLNG–nya ke negara lain yang membutuhkan, karena sudah proven atau terbukti.

             b.     Antara Kubu Offshore dan Kubu Onshore

          Seteru di dalam kekisruhan memilih  sistem pengelolaan gas Blok Masela, telah memposisikan atau menciptakan dua kubu antara kubu Offshore – terapung,  dan kubu Onshore - di darat. Kubu Rizal Ramli (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya) sebagai pendukung opsi Onshore disatu pihak, dilain pihak kubu Sudirman Said (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM) dan kawan-kawan(dkk) yang mendukung  opsi Offshore. 

Gambar Ilustrasi: FLNG (Offshore) Abadi Field (Foto/gambar: milik Inpex Corporation) ; 

sumber; www.offshore-technology.com

Rizal Ramli²⁸⁾ mengabarkan bahwa dalam sidang kabinet awal tahun 2016, ada tiga pejabat yang mendukung pengembangan Blok Masela melalui fasilitas kilang gas alam cair terapung Offshore. Yaitu Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, serta Kepala (SKK Migas) Amien Sunaryadi.

·   Untuk menyamakan persepsi – mendukung opsi Offshore, diantara para pejabat SKK Migas, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi sempat membahas topik tersebut dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 150 pejabat SKK Migas pada 23-25 Oktober 2015 di Markas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kopassus Batujajar Bandung. Sebelum itu pun, Amien Sunaryadi masih sempat mengirimkan anak buahnya ke luar negeri²⁹⁾, untuk mencari masukan atau lebih tepatnya mencara alasan pembenaran dari para pemain gas kelas dunia, hasilnya ya disepakati Offshore sebagai pilihan.

“Kalau FLNG lebih murah. Itu terbalik angka yang dipakai(Rizal Ramli)”³⁰⁾,     ini tanggapan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi. Amien Sunaryadi beralasan, biaya operasional pipa lebih tinggi dari FLNG sekitar 356 juta dollar AS per tahun, sedangkan FLNG hanya 304 juta dollar AS. Karena itu SKK Migas menyarankan kepada Menteri ESDM Sudirman Said untuk memilih opsi FLNG untuk pengembangan Blok Masela.

·   Sudirman Said sebagai kubu pendukung opsi Offshore pun menguatkan rekomendasi SKK Migas untuk skema pengembangan Blok Masela menggunakan opsi Offshore, alasannya lebih hemat dibanding opsi Onshore yang menggunakan jaringan pipa, alasan lain lebih hemat FLNG karena dapat menumbuhkan industri maritim dalam negeri, misalnya mendukung industri perkapalan. Untuk menguatkan alasan tersebut yaitu opsi Offshore, Sudirman Said bahkan hingga menyewa konsultan independen untuk mengkaji ulang biaya-biaya guna menguatkan sarannya memilih opsi terapung³¹⁾.  Opsi Offshore(FLNG) dianggap lebih hemat biaya, berdasarkan perhitungan SKK Migas(tabel di bawah ini), yaitu Onshore membutuhkan 19,3 milyar dollar AS, sedangkan biaya Offshore hanya 14,8 milyar dollar AS yang akan digunkan untuk membangun FLNG dengan kapasitas produksi 7,5 juta ton per tahun³²⁾.
                                    

  Perbandingan Biaya Menggunakan Sistem Pipa(FLNG)(Sumber; SKK Migas/Google)

·       Sikap membela kepentingan “Neolib” seperti tidak mengenal rasa gentar, bahkan seperti bermaksud “mengancam”, bahkan seperti “jurubicara” pihak investor Blok Masela, sebagaimana Press Release (Pernyataan Pers)³³⁾ yang dikeluarkan SKK Migas pada tanggal 16 Maret 2016.

Keterangan pers itu diawali dengan kabar bahwa pihak INPEX  ndonesia (investor) menyatakan bila hingga 10 Maret 2016 belum ada keputusan terhadap persetujuan Revisi PoD Blok Masela yang sudah diajukan oleh INPEX  Indonesia sejak awal September tahun lalu(2015), maka  INPEX  Indonesia telah memutuskan untuk melakukan  downsizing  personil, hingga 40 persen personil INPEX di Indonesia. Termasuk Shell Indonesia yang telah meminta para Engineer Shell di Belanda, Kuala Lumpur dan Jakarta yang semula bekerja untuk proyek Masela segera mulai mencari pekerjaan baru di internal Shell global.

Alasan INPEX dan Shell adalah karena tertundanya Revisi PoD Blok Masela dan menginginkan tetap pada usulan sesuai rekomendasi SKK Migas yaitu Offshore, dan bila tidak maka (menurut SKK Migas) maka jadwal FID (Final Investment Decision) proyek Masela yang bernilai investasi lebih dari 14 miliar dollar AS akan mundur kurang lebih 2(dua) tahun yaitu ke akhir tahun 2020. SKK Migas menyayangkan bahwa dalam situasi ekonomi Indonesia yang sedang menggalakkan investasi, ternyata ada investasi besar yang sudah di depan mata harus mundur minimal 2 tahun. SKK Migas juga menyayangkan bahwa dengan terpaksa rakyat Maluku akan tertunda dari proyek ini minimal untuk 2 tahun.

· Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman³⁴⁾, bersikap terhadap pernyataan pers SKK Migas tersebut, dengan menyatakan sikap kepada Kepala SKK Migas, bahwa “Papa gagal paham” memaknai apa dibalik pesan yang sangat esensi di dalam Keputusan Presiden Jokowi tersebut - yang menetapkan opsi Onshore. Apalagi pernyataan pers tersebut dalam gaya bahasa yang terkesan provokatif terhadap rakyat Maluku, bahwa rakyat Maluku harus tertunda lagi 2 tahun untuk menikmati manisnya proyek Blok Masela di tahun 2020. Menurut Yusri Usman, kalau pun saat awal Maret 2016 PoD sudah disetujui Pemerintah, tetap saja proses persiapan tender FEED dan pelaksanaan FEED, Feasibility Study, serta AMDAL, butuh waktu juga sekitar 2 tahun dan diperkirakan tahun 2018 setelah Inpex diperpanjang kontrak PSC –nya. Pada saat itu FID(Final Investment Decision) baru akan ditetapkan apakah layak dilanjutkan atau dihentikan dengan memperhatikan harga pasar gas dunia. 

Pernyataan Pers SKK Migas³⁵⁾ dianggap gegabah oleh Yusri Usman, sebab seharusnya informasi yang diperoleh dari Inpex dan Shell terlebih dahulu dibicarakan secara tertutup bersama Kementerian ESDM dan Menko Kemaritiman  sesuai tupoksinya guna mendapat solusi. Terkecuali bermaksud ingin menyudutkan pihak berseberangan dengan keinginan SKK Migas, dengan maksud ingin membentuk persepsi publik bahwa semua penundaan atau kekisruhan proyek ini, penyebabnya adalah kelompok penentang Offshore.

Menurut Yusri Usman, apabila Feasibility study, AMDAL, juga FEED (Front End Engineering Design) yang menjadi dasar perhitungan keekonomian proyek dilaksanakan dengan benar, tentu tidak ada “kegaduhan” dimaksud.

Disarankan kepada SKK Migas, untuk apabila takut biaya EPCI(Engineering, Procurement, Construction and Installation - Rekayasa, Pengadaan, Konstruksi dan Instalasi) akan membengkak dari nilai PoD, maka solusinya membuat kontrak FEED termasuk EPCI dalam satu paket dengan sistem lumpsump. 

Sebagaimana dilakukan Shell di proyek Prelude Australia, dimana Shell merasa tidak ada biaya yang membengkak dari nilai PoD karena kontraknya dengan SAMSUNG menggunakan sistem lumpsump³⁶⁾ atau berbiaya tetap dan pasti.

Kalau langkah tersebut dijalankan oleh SKK Migas, tentu tidak perlu Inpex Masela utk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Tenaga Ahli Nasional dan Staff pendukung untuk kegiatan terkait, malah harus mencari tenaga tambahan lagi, disebabkan banyak Tenaga Ahli Nasional terkait bidang ini yang sudah pindah ke Malaysia.

·  Sebelumnya oleh Asosiasi Migas Indonesia (Indonesia Petroleum Association/IPA) melalui Direkturnya Sammy Hamzah³⁷⁾ sempat menyatakan persoalan molornya pengembangan Blok Masela menjadi sentimen negatif bagi investasi migas Tanah Air. "Saya tidak ingin berkomentar soal proyek secara spesifik karena itu urusan perusahaan masing-masing. Namun yang jelas keputusan Menteri ESDM terkait dengan Blok tersebut membuat investasi migas menjadi tidak positif."

·  Pengamat energi Febry Tumiwa³⁸⁾,  mengeritik dan mempertanyakan rekomendasi Menko Kemaritiman dan SDM, konsep Rizal Ramli dianggap hanya berdasarkan hipotesis semata, bukan berdasarkan kajian ilmiah. Febby Tumiwa menekankan kepada hasil kajian oleh Inpex selaku operator yang melibatkan para konsultan berkelas internasional (Poten and Partners), juga melibatkan akademisi dalam negeri seperti dari Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Teknologi Surabaya (ITS). Dan serta hasil kajian kementerian teknis  (Kementerian ESDM). Bila dikalkulasi maka kajian yang telah dilakukan tersebut telah menghabiskan ribuan jam kerja serta dana ratusan juta dolar Amerika. Pilihan terbaiknya adalah FLNG, karena multipleir effect – nya akan jauh berdampak positif bagi pengembangan industri maritim Indonesia dan industri pendukungnya. Juga alokasi gas DMO juga bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri, bahkan seluruh produksi gas dari Blok Masela bisa saja dijual di dalam negeri sepanjang harganya sesuai dengan harga pasar.

·    Senior Manager Communication and Relations Inpex Ltd, Usman Slamet³⁹⁾ mengakui, bahwa “kalau di dalam kontrak, hanya gas. Tapi, perlu kita ketahui, bahwa gas akan disedot dengan melalui kepala bor. Jadi, yang keluar dari liquid, itu nggak hanya gas. Tapi, ada campuran lainnya. Ada kondensatnya, ada air, ada gas-gas lainnya yang ikut tersedot”. Mengenai  konsep pengembangan lapangan gas abadi tersebut, pihaknya tetap pada PoD di laut atau offshore yang diusulkan sejak 2010 dan direvisi setelah ditemukan kandungan gas yang lebih besar di Masela. Menurutnya, “konsep FLNG, itu berdasarkan hasil studi dan kajian bertahun-tahun. Dari sisi ekonomi projectnya, dampak lingkungannya kecil, gangguan terhadap sosial budaya dan juga terbaik dari sisi efek gandanya”. Kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, Inpex Ltd berharap segera memutuskan pengembangan lapangan gas abadi di Blok Masela sesuai usulan PoD yaitu FLNG karena dianggap itu konsep yang terbaik.

·    Silang pendapat antara pilihan opsi Offshose dan opsi Onshore, melebar ke mana-mana, bahkan wakil rakyat di parlemen Inas Nasrullah Zubir⁴⁰⁾, anggota Komisi VII DPR RI, bahkan hingga menuduh Rizal Ramli telah melakukan langkah anomali ; "terjadi anomali ketika Rizal Ramli yang tiba-tiba datang tanpa membuat hitung-hitungan mengatakan bahwa untuk Blok Masela harus menggunakan skema PLNG (Onshore) karena lebih murah dan lain sebagainya." Anggota Legislatif ini, bahkan mempertanyakan kepada Rizal Ramli, kenapa tidak percaya dengan hitung-hitungan yang sudah dilakukan oleh pihak Inpex.

·    Ekonom Faisal Basri⁴¹⁾, yang juga sebagai wakil ketua Tim Counterpart yang bertugas mengawasi kerja Konsultan Independen, pun berpihak kepada hasil kajian Konsultan Poten and Partners yang sejak awal diketahui memang cenderung setuju FLNG. Faisal Basri yang minta kepada presiden Rizal Ramli ditertibkan, karena “melawan arus” dengan memilih opsi Onshore. Dia juga menyatakan bahwa keuntungan investor akan tergerus jika pemerintah memilih skema kilang darat (Onshore).

·  Selain Faisal Basri, ada juga logika Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (ECW), Ferdinand Hutahaean yang mengatakan jika pembangunan Blok Masela dilakukan di darat, maka pemerintah tidak mendukung pengembangan kemaritiman. Logika Ferdinand ini dianggap lucu, dalam memahami pengembangan kemaritiman, alasannya konsep kemaritiman melalui tol laut, yang menghubungkan antar pelabuhan laut di Indonesia akan dapat terwujud kelancaran lalulintas pelayaran itu, juka kegiatan ekonomi di semua pelosok Nusantara berjalan baik, khususnya Indonesia bagian Timur⁴²⁾.

Menarik mengamati silang pendapat seanteru elit dan pakar sesama orang Indonesia, berhadap-hadapan diantara para petinggi negara, tidak terkecuali Orang Maluku. Menteri Kordinator Maritim dan Sumber Daya (Menko Maritim dan ESDM) Rizal Ramli bersama Staf Ahlinya  Haposan Napitupulu, Ph.D disatu pihak dan dipihak seberang ada Menteri ESDM Sudirman Said, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, bahkan ikut serta Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla.

Mereka yang disebut terakhir di atas, seperti lebih condong mendukung “Asing”, dari pada berpikir ulang kebaikannya kepada rakyat banyak, tidak sebagaimana Rizal Ramli. Pendapat Rizal Ramli pula yang merebak dan jadi polemik di publik tentang Blok Masela, melibatkan berbagai pihak.

Perbandingan Biaya Pembangunan Kilang LNG( Sumber ; https://chirpstory.com/li/301305)

Pilihan kepada opsi Onshore, bukan tanpa alasan yang kuat dan hal itu mengundang beragai pendapat yang intinya ikut mendukung opsi tersebut. Tidak terkecuali dukung penuh dan sungguh-sungguh datang dari segenap komponen atau elemen masyarakat Maluku, semua sama satu suara menginginkan pembangunan kilang pengelolaan gas Blok Masela berada di daratan Maluku.

Aksi Demonstrasi Masyarakat Maluku di pusat kota Ambon. Menuntut Blok Masela di bangun di darat(Onshore)

·  DR Abraham Henry Tulalessy⁴³⁾, Pengamat Lingkungan dari Universitas Pattimura, yang juga Direktur Yayasan Satu Darah, menyatakan heran dengan hitung-hitungan pembiayaan yang disampaikan pemerintah tentang biaya pengelolaan kilang. DR. Abraham membandingkan proyek FLNG milik Inpex di Blok Predule, Australia, kapasitas lebih kecil dari FLNG Masela, tetapi menghabiskan biaya 26 milyar dollar AS. Dipertanyakan, kenapa FLNG Masela dengan kapasitas jauh lebih besar bahkan terbesar di dunia, pembiayaan hanya 14 milyar dollar AS, selisihnya sebesar 12 milyar dollar AS. Beliau juga mengetitik usulan rencana pembangunan lokasi storage LNG di Aru, menurutnya dari Aru jaraknya sekiatar 600 km, sementara dari pulau Selaru- Maluku Tenggara Barat, berjarak 90 km atau dari pulau Babar – Maluku Barat Daya, 90 km, beliau menduga sengaja dibuat agar terlihat bahwa pengelolaan di darat lebih mahal.

Sebelumnya DR Abraham menyampaikan bahwa “dalam FGD (Forum Group Discussion) ini, semua pembicara 100 persen ingin di darat. Semua orang Maluku di Maluku, Jakarta, dan luar negeri, termasuk pejabat pemerintah di Jakarta mau di darat. Ini hanya tinggal Kementerian ESDM sendiri. Kita tidak tahu ada apa dengan sikap ini”⁴⁴⁾

FGD tentang Blok Masela ini dihadiri ilmuwan, seperti Prof. Dr. Aholiab Watloly, Prof. Dr. G. Ratumanan, Prof. Dr. Hermin Soeselisa, Prof. Dr. Dessy Norimarna, Prof. Dr. Bob Mosse, Prof. Dr. Thomy Pentury, Dr. Ir. Paul Usmany, Dr. G. Pentury, Dr. Muspida, Dr. Yustinus Malle, Dr. Max Tukan, Dr. Mohamad Bugis, Ir. Daud Ilela Msi, Dr. Tony Litamaputy⁴⁵⁾.

·   Ekonom asal Universitas Pattimura, DR Djufry Rays Pattilouw⁴⁶⁾ berpendapat, “ alasan opsi offshore sangat tendensius pada kepentingan ekonomi parsial dan      jangka pendek. Soal aspek ekonomi yang menjadi pertimbangan utama, itu juga debateble. Sebab, pembangunan kilang di laut, berikut fasilitas pengangkutan serta teknologi tinggi yang digunakan juga butuh biaya besar dan inefisiensi pada skala ekonomi. Sementara, dampak eksternalitas ekonomi bagi masyarakat setempat sangat minim”.

· Di saat awal mulai merebaknya tarik-menarik kepentingan, antara pihak yang mempertahankan opsi Offshore dan yang menginginkan pilihan kepada opsi Onshore, Masyarakat Maluku sudah bersuara. Melalui salah satu poin rekomendasi hasil Musyawarah Besar Masyarakat Maluku pada 25 -26 November 2015 di kota Ambon, dinyatakan bahwa ; “Kami menghendaki pemerintah pusat agar pengelolaan semua blok migas di Maluku dapat menikmati secara langsung hasil pembangunannya”⁴⁷⁾. Tidak spesifik poin rekomendasi dimaksud, namun pesannya Maluku mendapat lebih dari yang sebelumnya.

Diskusi “Blok Masela Sesuai Konstitusi” Jakarta, 5/3/2016 ; Bersama DR. Dradjad Wibowo,

       Dipl-Oekonom Engelina Pattiasina, DR Nono Sampono(foto;Istimewa)

·  Forum Tujuh Tiga (Fortuga) ITB dalam diskusinya di Jakarta pada Selasa 6 Oktober 2015, Kardaya Warnika⁴⁸⁾ – Ketua Komisi VII DPR-RI, menyampaikan pendapatnya ; “Kalau Pemerintah lebih peduli dengan kepentingan domestik, maka selayaknya menyetujui pembangunan lapangan gas di darat yakni di wilayah Maluku,” Dikatakan selanjutnya, kalau pembangunan lapangan gas dibangun di darat, maka kepentingan nasional (rakyat) akan lebih terjamin. Sebaliknya, kalau dibangun di laut maka kepentingan internasional (asing) yang lebih terjamin. Kardaya sangat setuju, kilang di darat karena dapat memunculkan multi efek dari proyek tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, terutama bagi warga lokal di Maluku.

· Mantan Komisaris Utama PT PLN, Alhilal Hamdi⁴⁹⁾ yang juga hadir dalam diskusi tersebut, menilai, rencana pembangunan kilang gas abadi Blok Masela, Pemerintah Indonesia “dipaksa” untuk hanya memutuskan (memilih) pola terapung di laut. Hilal seperti merasa ada yang “aneh”. Yakni, proposal yang disampaikan oleh perusahaan gas alam cair asal asing sangat tidak fair, karena tidak memberikan opsi lain kecuali hanya pembangunan dengan pola terapung di laut. “Padahal, pembangunan lapangan gas dengan pola terapung ini akan menghadapi dua tantangan utama, kestabilan operasi dan keselamatan operasi,” ujar Hilal.

·  Hasil diskusi Fortuga sebagaimana tabel di bawah ini, juga mengusulkan pembangunan lapangan gas abadi Blok Masela itu hendaknya dibangun di darat, setelah melakukan sejumlah kajian ilmiah, baik dari aspek investasi, operasional, profit, maupun keuntungan nasional.

Sumber ; Diolah(Pen) Tim FORTUGA dan SKK Migas

· Engelina Pattiasina⁵⁰⁾, Senator dari Maluku, mengingatkan pelajaran dari PT. Freeport lebih dari cukup untuk menjadi renungan dalam mengelola sumber daya alam, terutama Blok Masela. Sebab, samar-samar sudah terdengar kalau Blok Masela akan menjadi Freeport baru, karena memiliki cadangan gas yang sangat melimpah (sekitar 40 triliun kaki kubik). Jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan cadangan gas Blok Tangguh (Papua Barat) sekitar 14,4 Triliun kaki kubik.

              

                 c.     Haposan pun Balik Badan

      Sebagai seorang pejabat yang berwenang di SKK Migas, Haposan Napitupulu, Ph.D, sebelumnya menyetujui usulan skenario PoD kilang laut pada 2010, saat PoD pertama diajukan pada 2008. Hingga ketika pada Oktober 2015 Inpex selaku operator Blok Masela kembali mengajukan PoD kedua, dengan alasan telah terjadi perubahan cadangan gas pada Blok Masela.

Haposan Napitupulu, Ph.D, kemudian “balik badan” dan berpendapat lebih baik  opsi di darat (Onshore). Haposan, memang berobah sikap dari yang sebelumnya mendukung opsi Offshore. Alasan perubahan pendapat itu, sebagaimana yang disampaikan kepada Direktur Program CEDeS Edy Mulyadi⁵¹⁾, perubahan sikap Haposan sebagai seseorang yang benar-benar ahlinya - bukan “ahli abal-abal”, memiliki pola pikir bijak dan peduli terhadap manfaat yang lebih luas untuk dapat dinikmati rakyat banyak di Republik ini, dan lebih khusus masyarakat Maluku.

Bukan sesuatu yang tiba-tiba dan asal berubah. Pemikiran Haposan sangat mendasar dan berpola kepada implementasi konstitusi negara, yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan sumber daya alam harus lebih dahulu mementingkan kepentingan negara dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. 6(Enam) poin pemikiran Haposan sebagai berikut ;

Pertama, jika dibanding biaya terapung di laut, maka investasi dan biaya operasi di darat lebih rendah; Kedua, produksi gas yang dialirkan ke darat dapat diproses sebagai LNG dan sekaligus bahan baku untuk industri petrokimia (yang tidak akan terjadi apabila memilih opsi terapung di laut); Ketiga, LNG dapat disuplai ke pulau-pulau di sekitar Maluku dan NTT untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan menggunakan small carrier yang tidak dapat dilakukan jika Kilang LNG dibangun di laut; Keempat, harga jual produksi gas Blok Masela tidak seluruhnya terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak dunia, sebab gas yang dipakai untuk industri petrokimia dijual dengan harga tetap dengan eskalasi tahunan; Kelima, ketika harga crude mencapai kurang dari 30 dollar AS per barel seperti saat ini, pola terapung di laut akan menyebabkan hampir seluruh pendapatan negara tersedot untuk membayar cost recovery. Sedangkan jika di darat, yang sebagian gas untuk petrokimia yang harga jual gasnya tidak diikat dengan harga crude, akan tetap memberikan pendapatan yang stabil; dan Keenam, pola di darat dikombinasikan dengan industri petrokimia akan memberikan nilai tambah dan penyediaan lapangan kerja yang jauh lebih tinggi daripada jika dibangun di laut.

Manfaat besar Blok Masela dari karunia rezeki Allah - Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bagi bumi dan rakyat Maluku, oleh Edy Mulyadi⁵²⁾, mempertanyakan hal itu kepada para pembela pihak “asing” ;

“Saya kok menjadi prihatin sekaligus sedih. Sebegitu dahsyatkah iming-iming kelompok asing itu, hingga mampu membuat kalian mengabaikan akal sehat ? Sebagai anak bangsa yang menghendaki kemashlahatan bagi sebesar-besarnya bagi rakyat  Maluku dan di Indonesia bagian timur, saya seharusnya marah kepada kalian. Mengapa kalian tega membunuh hati nurani kalian sendiri, hingga tega membiarkan saudara-saudara kita di bagian timur tetap berada dalam jeratan kemiskinan ? Sebegitu dahsyatkah iming-iming kelompok asing itu ? Bagaimana mungkin bicara tentang multiplier effect, tentang percepatan pembangunan ekonomi rakyat Maluku dan sekitarnya, kalau membangun kilang di laut ? Bagaimana bisa bicara tentang pabrik petrokimia, tentang penyerapan tenaga kerja, tentang tingginya kandungan lokal, dan transfer teknologi kalau yang dibangun adalah kilang apung di laut ?”

Apabila kilang dibangun di laut, maka gas Masela hanya diangkut ke luar negeri dalam bentuk LNG, dari sini pemerintah akan memperoleh sekitar 2,5 milyar dollar AS per tahun, sementara penduduk Maluku dan sekitarnya cuma jadi penonton sambil gigit jari.

Si “Rajawali Ngepret”⁵³⁾ ; Rizal Ramli, sampai pada pernyataan dalam sebuah diskusi publik ; ada pejabat yang keblinger ingin menandatangani PoD Lapang gas Abadi Blok Masela namun mementingkan perusahaan asing. “Saya peringatkan, jangan kebangetan.” Dia menuduh para pejabat SKK Migas banyak yang tidak berpikir independen meski gajinya besar.

"Kami ingin dibangun Onshore, tidak Offshore seperti idenya Kementerian ESDM dan SKK Migas, karena kalau Onshore kita bisa bentuk kota baru, Indonesia timur akan hidup, sehingga cita-cita Pak Jokowi poros maritim akan jalan," ujar Rizal Ramli⁵⁴⁾. Rizal Ramli tidak berharap bukan sekadar pindah kilang dari laut ke darat, tetapi sekaligus saatnya merubah paradigma dalam mengelolah SDA. Gas tidak lagi hanya diubah menjadi LNG kemudian diekspor, tetapi gas juga dibutuhkan untuk energi dan bahan baku industri petrokimia dan turunannya. Berkembangnya industri lokal yang akan membuka lapangan kerja, memperoleh dan atau penghematan devisa negara, tumbuh dan perkembangnya pengusaha nasional dan daerah serta industri tersier⁵⁵⁾.

Banyak sekali pendapat selain pendapat-pendapat di atas, dan dari berbagai pendapat itu, baik pribadi atau secara bersama-sama, semua mengarah kepada kesimpulan akhir sama-sama sepakat menghendaki agar proyek pengelolaan Lapangan gas Abadi Blok Masela, dilakukan di darat. Semua pendapat dimaksud, tentu berdasarkan alasan-alasan sangat rasional dan juga jujur, dengan hitung-hitungan angka-angka dan pertimbangan yang matang, sepakat dalam satu suara mendukung opsi kubu Rizal Ramli (Onshore) dan sebaliknya menolak opsi kubu Sudirman Said plus Shell(Offshore).

"Dengan nilai sebesar itu, telah lahir anak haram bernama 'conflict of interest' hasil perselingkuhan dengan pemilik modal yang bernama majikan sehingga menjadi wajar para 'middleman' akan memanfaatkan sekaligus memperjuangkan sang majikan untuk mendapat hak kesulungan atas Project Block Masela," kata Ketua Forum Masyarakat Maluku (Formama) Arnold Thenu⁵⁶⁾.

Jejak Pendapat (Onshore atau Offshore) - Blok Masela

Melalui media sosial – online, penulis mengajak masyarakat khususnya masyarakat – Orang, Maluku untuk menyampaikan pendapatnya, dengan cara memilih antara opsi A – Onshore, dan opsi B – Ofshore. Hasilnya, tidak satupun Orang-Maluku yang memilih opsi Offshore. Bahkan tidak sekadar memilih opsi, tetapi ikut berkomentar menyatakan pendapatnya dengan nada sangat “marah”, apabila opsi Onshore tidak dipastikan menjadi pilihan penerintah menentukan operasional Blok Masela.

Suara-suara “protes” dari masyarakat Maluku sangat banyak, baik oleh orang Maluku sendiri khususnya maupun pihak lain. mayoritas menyampaikan pendapat yang intinya semua sepakat, bahwa Lapangan gas Abadi Blok Masela harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya dan maksimal khususnya kepada rakyat Maluku, selain kepada negara.

           

           d.   Keputusan Presiden ; Onshore

           Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengambil keputusan dengan menetapkan kilang pengelolaan Lapangan gas Abadi Blok Masela di darat atau memilih opsi Onshore, sekaligus “anti klimaks” mengakhiri perseteruan antara kubu Offshore dan kubu Onshore. Keputusan itu pertamakali disampaikan Presiden dalam acara tidak resmi kepada wartawan di Bandara Supadio kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 23 Maret 2016⁵⁷⁾. Presiden menyampaikan ulang keputusannya serta alasan memilih opsi di darat (Onshore), dalam pidato peresmian Jembatan Merah Putih di Kota Ambon pada 4 April 2016.

       Perbandingan Biaya Pengembangan Blok Masela (Sumber; katadata.co)

Keputusan Presiden bukan tanpa hitu-hitungan lebih dahulu, oleh Tim Independen lebih dulu membuat formulasi(Tebel di atas) dan dipergunakan oleh Kantor Staf Kepresiden sebagai data pembanding dengan perhitungan oleh Inpex dan KKSK. Data ini yang tentunya dipakai oleh Presiden untuk mengambil keputusan dengan memilih menetapkan kilang berada di darat.

Keputusan Presiden untuk pengelolaan dan pengembangan lapangan gas Abadi Blok Masela di darat, ditangkap sebagai telah terjadi pergeseran sudut pandang,  perubahan paradigma, sejalan dengan amanat konstitusi negara.

Paradigma lama ; "tebang, keruk, sedot, kemudian ekspor", kepada yang baru, yaitu ; sumber daya alam sebagai motor penggerak ekonomi dan pengembangan wilayah(integrated developement) dengan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam di wilayah. Selain itu, dengan paradigma  baru, dalam pengembangan Blok Masela akan sangat berdampak terhadap penerimaan negara menjadi lebih besar, menyediakan lapangan kerja, dan diarahkan mengurangi impor produk  industri petrokimia beserta turunannya yang menguras devisa lebih dari Rp 200 triliun/tahun⁵⁸⁾.

Tentu ada pihak yang kecewa dengan keputusan Presiden yang memilih opsi Onshore. Presiden telah benar bertindak sebagai kepala pemerintahan dan atas nama negara berdasarkan konstitusi. Keputusan memilih opsi Onshore, setidaknya dapat mengakhiri perdebatan panjang berbulan-bulan dan berlarut-larut dengan beragam alasan dan argumen pembenaran, antara apakah yang lebih baik memilih opsi Onshore atau opsi Offshore. 

      e. Simpul Alasan Offshore dan Onshore

Terjadinya perseteruan antara pihak yang menginginkan opsi Offshore dan pihak pendukung opsi Onshore, telah menyebabkan suasana menjadi kisruh, baik di antara pejabat dalam pemerintahan negara, hingga melibatkan masyarakat secara luas. Masing-masing pihak memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri terhadap pendapatnya untuk mempertahankan opsi yang diinginkan. Beberapa alasan disimpul untuk menjawab beberapa pertanyaan atas pilihan opsi Offshore dan opsi Onshore, antara lain sebagai berikut  ;

e.1. Pilihan opsi Offshore ataupun opsi Onshore, berapapun biaya dana pembangunan kilang LNG, akan diganti atau dikembalikan oleh pemerintah kepada Investor dalam bentuk Cost Recovery, sehingga tidak akan ada yang dirugikan, khususnya pihak investor.

e.2. Apakah biaya pembangunan kilang LNG di darat(Onshore) lebih mahal dari LNG Terapung(Offshore) ?

Versi SKK Migas (sumber ; Inpex) menyatakan hasil hitung, kilang LNG di laut 14,8 Milyar Dollar AS, dan kilang LNG di darat 19,3 Milyar Dollar AS. Menurut Kemenko Maritim ( sumber ; Oxford Institute for Energy Strategy (2014), serta pengalaman Insinyur Indonesia sejak tahun 1970-an, membangun 18 buah LNG Darat seperti di Bontang, Arun, Donggi Senoro, dan 1 LNG(Tangguh) yang sedang dibangun di darat). Kilang LNG di laut berbiaya 22 Milyar Dollar AS, dan kilang LNG di darat 16 Milyar Dollar AS.

Nampak perbedaannya, versi SKK Migas menyatakan biaya kilang di darat lebih mahal, dan dilaut lebih murah. Sebaliknya menurut Kemenko Maritim biaya kilang di darat lebih murah, dan kilang di laut lebih mahal. Secara umum keuntungan yang lebih luas kepada negara dan rakyat berdasarkan amanat konstitusi, khususnya rakyat wilayah Maluku, yaitu ada pada versi Kemenko Maritim.  

e.3. Apakah LNG Kilang di Darat mematikan industri Maritim ? Pilihan kilang di darat, memungkinkan ;

-  Pengembangan Industri Petrokimia di wilayah Maluku dan sekitarnya, yang dapat menghidupkan perekonomian di wilayah Indonesia Timur, sehingga mengurangi ketimpangan antara wilayah Indonesia, serta berefek positif membuat makin ramai jalur pelayaran dari dan menuju Indonesia Timur.

-   Pengembangan industri Maritim, karena akan tersedia Bahan Bakar Gas(BBG) untuk industri perikanan, Cold Storage, bahan bakar industri rumput laut, dan lain sebagainya, khususnya di wilayah perairan Maluku.

-  Distribusi gas – LNG, akan lebih mudah untuk pemenuhan kebutuhan penyediaan listrik di wilayah Maluku, NTT, dan sebagian NTB.

-  Penggunaan local content lebih dari 35%, yang dapat menciptakan peluang kerja untuk lebih dari 7.000 tenaga kerja(TK).

-        

e.4. Apakah kondisi laut di sekitar Blok Masela tidak memungkinkan atau tidak sesuai untuk perpipaan LNG darat, karena dikawatirkan terjadinya gempa dan kondisi palung ?

Menurut sumber dari Jurnal Geophysical Research, Vol. 117, B09310, dok.10.1029/2012.JB009425.2012, Peta Seismotektonik, Blok Masela dan sekitarnya dinyatakan bebas gempa. Sedangkan untuk profil penampang kelandaian dasar laut dari Blok Masela ke pulau Selaru, menurut gambaran Kemenko Maritim tidak menunjukan rentang penampang pipa pada palung yang lebih dalam, sebagaimana digambarkan oleh SKK-Migas(dan Inpex). Menurut SKK Migas (dan Inpex) alur penampang pipa masuk ke bawah ke dalam permukaan dasar laut yang berpalung lebih dalam.

e.5. Bagaimana dengan resiko kilang LNG Terapung (Offshore), adakah ?

-   Belum ada data yang menunjukan telah ada bukti penggunaan   

     teknologi   

     LNG Terapung yang dioperasikan hingga tahun 2017. Sebagai contoh,

     Prelude – Australia, baru saja beroperasi 2017 tahun lalu.

-  Belum ada referensi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa biaya investasi LNG di darat lebih mahal atau lebih besar dari LNG Terapung.

-  Menurut saran pertimbangan dari lembaga konsultan Poten and Partners, resiko keselamatan, stabilitas, kehandalan operasi, serta kesulitan mentransfer LNG  ke Small Carrier, secara teknis tidak memungkinkan untuk menyuplai LNG ke daratan. Selain itu penggunaan LNG menurut Poten and Partners, tidak ekonomis untuk bahan baku industri Pertrokimia.

-   Belum ada perusahaan Asuransi yang sanggup memberikan jaminan

-   Penggunaan local content kurang dari 10%, atau tidak lebih dari 2.000  TK.

Perseteruan para pihak tentang pilihan opsi pembangunan kilang LNG Blok Masela, telah membuat kisruh. Terbaca seperti ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dan sadar direkayasa, agar Blok Masela bisa memberi keuntungan sepihak dan maksimal dalam waktu singkat bagi kelompok yang boleh jadi dapat disebut sebagai kelompok Neolib (Neo Liberalisme). Sebagai kelompok rezim Neolib, secara bebas dan sadar mempraktekkan cara menggunakan kekuatan modal dan kekuatan pengaruh dalam jaringan kekuasaan suatu negara atau wilayah. Dengan begitu, keuntungan sebesar-besarnya yang diharapkan jaringan pemilik modal(investor) secara sepihak dan dalam waktu singkat, begitupun tentu pejabat pengambil kebijakan publik yang “terbeli”.

Era ekonomi Neolib saat ini, meletakkan kemampuan modal atau capital, sebagai kekuatan besar untuk membebaskan penguasaan jaringan ekonomi seluas-luasnya tanpa harus ada hambatan. Kepentingan itu bisa datang dari dalam negeri atau dari luar negeri. Dari luar negeri, tentu akan melibatkan dan atau bekerjasama dengan kekuatan ekonomi dari luar negeri. Melalui jaringan dan kesepahaman sistem pengelolaan ekonomi rezim liberal para pejabat pemerintahan, maka dengan regulasi pihak pemodal atau kelompok Neolib dapat dengan mudah mempraktekan politik ekonomi liberalnya. Sistem neolib tidak memperdulikan kepentingan masyarakat luas diluar kepentingan pribadi atau kelompoknya, yang terpikirkan hanya keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya bagaimanapun cara tempuhnya.

Terdapat kecenderungan kesan sedemikian, boleh jadi seperti yang tergambar dalam perseteruan para pihak yang mempertahankan pendapatnya yang menginginkan opsi Offshore - Kilang Terapung, dan menolak opsi Onshore – Kilang di Darat. Di pihak lain, pilihan opsi Onshore berdasarkan alasan dan pertimbangan manfaat yang lebih baik dan luas seperti yang diuraikan di atas, adalah sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi Negara Indonesia UUD 1945, Pasal (33).

Konstitusi mengamanatkan kepada negara, untuk berlaku adil dan merata dalam pengelolaan dan distribusi kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan air yang dikuasai negara. Keadilan dan pemerataan berbagi hasil pengelolaan kekayaan bumi dan air yang dikuasai dan dikelolah negara, harus diperuntukan dan diwujudkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan hidup rakyat Indonesia, dengan mengutamakan terlebih dahulu rakyat wilayah letaknya kekayaan dimaksud. Untuk Abadi Field Blok Masela, rakyat Maluku terutama yang pertama harus memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan hidup, karena letaknya berada di dalam wilayah provinsi Maluku.  

    

V.       Dibalik “Kisruh” Blok Masela

           

          Dibalik ramainya upaya tarik-menarik kepentingan bagaimana sistem pengelolaan Abadi Filed Blok Masela, terkuak dari balik layar, peran yang seperti hendak mempengaruhi serta memperkuat posisi Inpex untuk tetap bertahan pada keinginan dan kepentingan dengan opsi Offshore (FLNG).

Sebuah media online, RMOL⁵⁹⁾ ; menulis dalam judul berita “Ini Dokumen Konsultasi Kuntoro Cs Untuk Inpex Masela”. Sebuah dokumen penting yang mengungkap sebuah dokumen tentang adanya keterlibatan “Orang-orang Besar” dibalik kuatnya upaya Inpex tetap bersikeras dengan pendapatnya. “Hantu” liberalisme dan kepentingan sempit personal, seakan menutup hatinuraninya terhadap kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara yang sesungguhnya.

Media RMOL menulis nama Tridaya Advisory, nama firma konsultan yang dipimpin Erry Riyana Hardjapamekas, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diduga memiliki kaitan mandegnya beberapa kasus "big fish" yang ditangani KPK, termasuk mega-skandal dana talangan untuk Bank Century. Selain itu, ikut mendampingi Inpex sebagai konsultan  sejumlah tokoh termasuk di dalamnya Kuntoro Mangkusubroto yang saat ini (2015) adalah Komisaris Utama PT PLN Persero. Kuntoro memiliki hubungan erat dengan Menteri ESDM Sudirman Said, keduanya pernah bersama-sama bekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pasca-tsunami 2004. Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kuntoro menduduki posisi sebagai Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Reformasi (UKP4R). Di era Presiden Joko Widodo, atas dukungan Sudirman Said, Kuntoro duduk sebagai Komisaris Utama Perusahaan Listrik Negara(PLN). Sebelumnya di tahun 2000-2001, Kuntoro pernah memimpin PLN.

Keterlibatan Tridaya Advisory sebagai konsultan Inpex dimulai sejak kesepakatan antara kedua lembaga ini ditandatangani 28 Agustus 2015, tidak lama setelah isu kontraversial pembangunan Blok Masela merebak di tengah masyarakat. Sebenarnya – diterangkan dalam isi dokumen, sudah sejak Januari 2015 Tridaya Advisory aktif berkomunikasi dan memberi saran kepada Inpex serta ikut dalam berbagai pertemuan yang dilakukan Inpex dengan pihak lain. Hal ini termuat dalam dokumen konsultasi tertanggal 11 Desember 2015 yang diberikan kepada Inpex.

Terkuak dalam dokumen, adanya pengaruh kuat konsultan ini dalam mempengaruhi Inpex untuk membangun kilang terapung dan hampir berhasil, tetapi karena muncul dinamika baru setelah Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi di bulan Agustus 2015, sepertinya telah menggagalkan upaya “sesat” mereka.

Bermula dari Rizal Ramli (Menko. Maritim dan Sumber Daya Mineral) yang melempar kritik dan cepat berkembang luas, serta menimbulkan protes. Untuk ini, Tridaya Advisory melalui laporan setebal 6 halaman itu menulis "These public challenges created pressure and an akward situation for the authorized decision maker - in this case Minister ESDM and his subrodinates," Dalam situasi ini Inpex disarankan untuk tetap berkomunikasi dengan SKK migas dan Kementerian ESDM.

Dokumen konsultasi “rahasia” Tridaya Advisory kepada Inpex (Sumber ; RMOL.co)

Dalam dokumen itu, Tridaya Advisory menyebut Kemenko Maritim dan Sumber Daya sebagai pihak yang berada di luar rantai otoritas terkait pembangunan kilang Masela. Padahal, dalam struktur pemerintahan Jokowi, Menteri ESDM berada di bawah Kemenko Maritim dan Sumber Daya. Tridaya Advisory menulis ;

"There will be parties who will have opinions and seems to have a certain degree of power. Regardless of these parties, the Consultant (Tridaya Advisory) strongly suggest that the Company (Inpex Masela) is consistent in maintaining the line of communication only with those who have official authority," tulis Tridaya Advisory.

Ternyata bukan hanya dokumen di atas⁶⁰⁾, Redaksi RMOL  juga menemukan dokumen lain, yaitu invoice pembayaran jasa konsultasi dari Inpex Masela kepada Tridaya Advisory untuk periode 28 Agustus-27 November 2015 sebesar Rp 1,425 miliar. Invoice itu ditandatangani Arief T. Surowidjojo yang mewakili Tridaya Advisory.

Invoice Tridaya Advisory kepada Inpex(Sumber ; RMOL.co)

Siapa Arief T. Surowidjojo ini ? Seorang Pengacara – tulis RMOL,  dia berperan dalam megah skandal dana talangan untuk Bank Century. Dalam kasus itu, Arief merupakan pengacara Sri Mulyani, mantan Menkeu RI dan mantan Ketua SKK Migas, yang menyetujui bailout untuk Bank Century pada November 2008. Bailout ini yang kemudian membengkak menjadi Rp 6,7 triliun beberapa bulan kemudian.

Orang-orang tersebut di atas, mereka harusnya menjadi “tokoh” yang tidak karena pertimbangan hanya semata “business to business”. Selain karena jabatan mereka, mestinya berpijak pada keadilan hati-nurani, ikut merasakan penderitaan dan kebutuhan rakyat banyak, lebih khusus Maluku yang masih miskin akibat kebijakan struktural pemerintahan. Nilai Nasionalisme seperti apa yang dianut, sehingga tega mengabaikan pertimbangan yang berkenaan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak, manusia se-bangsa dan se-tanah-air. Modal profesionalisme berlatar mantan pejabat negara yang mungkin mengabaikan proporsionalisme kebangsaan, sengaja diletakkan dibalik kepentingan diri atau kelompok sendiri.  

VI.   Posisi Maluku Di Masela

        Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013, telah terkonsep untuk rencana percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah sebagai wilayah kepulauan. Pembangunan diimplementasikan menggunakan pendekatan wilayah berdasarkan konsep Gugus Pulau.

Pulau Masela oleh Pemerintah Daerah(Pemda) Provinsi Maluku ditempatkan dalam konsep Gugus Pulau XI - meliputi wilayah kepulauan Babar, Leti, Moa dan Damer, dari pemetaan konsep 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku.

RTRW Provinsi Maluku merupakan acuan menyusun Rencana Program Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Maluku 2014-2019⁶¹⁾. Khusus untuk bidang pertambangan dan energi yang dibaca dalam RPJMD, tidak ada disinggung tentang posisi keberadaan dan/atau keterlibatan Pemda Maluku dalam urusan proyek Lapangan Gas Abadi Blok Masela, yang berada dalam konsep wilayah Gugus  XI, maupun Gugus Wilayah X yang meliputi kepulauan Tanimbar. Bisa jadi karena urusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat(Pempus), Pemda diposisikan hanya sebatas “informan” wilayah saja.

Pemda yang harusnya “mewakili” hak dan suara masyarakat daerah setempat, dibendung Pempus melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 (PP 35/2004) Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 3 Ayat 2 ; “Dalam penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan”. Ayat (3) ; “Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja”.

Daerah hanya diposisikan mendengar, menerima, mengikuti apa kata Pusat, desentralisasi dan dekonsentrasi kewenangan yang tersaring halus, hanya menyisahkan hak dan kewenangan “sampah”. “Konsultasi tersebut bukan untuk meminta izin dari Pemerintah Daerah”, penjelasan Pasal (95) Ayat (2) PP 35/2004, untuk pemberian ijin oleh Menteri untuk rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja.

Gubernur Maluku Said Assegaf, terkesan “pasrah” dengan menyatakan menyerahkan keputusan penting sistem pengelolaan Lapangan gas Abadi Blok Masela kepada Presiden, tanpa menyatakan sikap sebagai representasi suara rakyat Maluku yang berkehendak pengelolaan dengan membangun kilang di darat – skema Onshore(Pipanisasi),  dan menolak opsi kilang terapung di Laut – skema Offshore(Floting). Bisa saja dibaca, karena ketidak-berdayaan Gubernur berdasarkan aturan dimaksud, atau sebagaimana komentar beliau “sebaiknya orang-orang yang tidak paham masalah ini tidak perlu berkomentar”⁶²⁾, mungkin hendak mengingatkan yang lain bahwa posisinya adalah sebagai wakil Pempus di daerah, seebagai “penguasa”. Pada akhirnya – untuk saat itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memutuskan di darat(Onshore/Pipanisasi), yang berarti pengelolaan berada di daratan, sebagaimana  harapan dan keinginan(komentar) bersama Orang-Maluku⁶³⁾.

Daerah tidak memiliki posisi tawar dan kewenangan menentukan dalam masalah hak wilayah, bahkan dalam hal penyertaan modal (Participating Intrest - PI)⁶⁴⁾ daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah, yang besarannya telah ditentukan sebesar 10 persen (Pasal 34 PP 35/2004) harus lagi menunggu keputusan dari Shell melalui Kementerian ESDM. Participating Intrest wajib ditawarkan oleh Kontraktor  sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu Wilayah Kerja.

Provinsi Maluku melalui Pemda Maluku pada awal bulan Juni 2015, melalui Kementerian ESDM telah mendapat persetujuan untuk hak  PI 10 persen⁶⁵⁾, yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) - PT. Maluku Energi. Selanjutnya sebagaimana diberitakan, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyetor Rp.14 Triliun untuk Pengelolaan Blok Masela sebagai bagian penyertaan saham, untuk pengelolaan Blok Masela⁶⁶⁾.

Beta belum mau tau dari mana dan bagaimana uang sebanyak itu (Rp.14 Triliun) didapat oleh Pemda Provinsi Maluku, yang perlu dipertanyakan adalah kesiapan SDM Maluku dan BUMD Provinsi Maluku, untuk ikut serta ketika tiba waktunya Blok Masela telah siap beroperasi. Selanjutnya bagaimana mengelola perolehan keuntungan dari penyertaan saham, untuk percepatan pembangunan mensejahterakan Rakyat Maluku.

VII.   Menyiapkan Sumber Daya Maluku

            Provinsi Maluku berdasarkan Data Strategis Provinsi Maluku 2-10-2015, Sensus Ekonomi 2016⁶⁷⁾, berpenduduk 1.686.469 orang, dengan pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp 405,279, dan data menunjukan 20 persen penduduk Maluku diantaranya dinyatakan miskin. Wilayah daratan yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar yaitu 47.350,42 km persegi, selebihnya lautan (perairan) 658.294,68 km persegi, dari keseluruhan wilayah seluas 705,645 km persegi.

Bagi provinsi Maluku, Lapangan Gas Abadi Blok Masela (Abadi Field) memang bukan satu-satunya kekayaan SDA “luarbiasa”,  masih terdapat SDA yang lain. Akan tetapi Blok Masela telah menjadi “sesuatu” yang benar-benar nyata dan harusnya menjadi “milik”, yang menyediakan peluang tidak terkira manfaatnya untuk mensejahterakan rakyat Maluku.

Kekuasaan Negara berdasarkan konstitusi tetap diakui, tetapi bukan berarti atas nama negara kemudian negara semena-mena dan sepenuhnya mempraktekkan penguasaan secara absolut, dengan atau tanpa mengabaikan hak-hak kepemilikan masyarakat wilayah setempat. Pada wilayah kerja proyek dalam aktifitas kegiatan kontraktor, negara harus selalu hadir sebagai payung yang melindungi segenap kepentingan masyarakat setempat, meminimalkan ekses negatif, dan mempermudah akses masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. 

Negara harus memberi ruang dan ikut aktif menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan yang diisi putera-puteri asli Maluku, dan yang perlu disiapkan oleh Pemda Maluku. Sebaliknya, secara mandiri dan sungguh-sungguh butuh persiapan dan kesiapan Pemda, dan khususnya masyarakat Maluku, untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang, untuk memenuhi berbagai kebutuhan ketika pelaksanaan tahapan eksploitasi Blok Masela telah siap dilakukan.

Keberadaan Abadi Field Blok Masela, jangan pernah diabaikan, sebab inilah kesempatan dan peluang yang perlu sungguh-sungguh dimaksimalkan oleh Orang Maluku untuk mendapatkan dan merubah kehidupan untuk lebih baik yaitu kesejahteraan hidup yang maksimal.

Blok Masela telah melewati tahap pertama ekploitasi, sekarang sudah menuju ke tahap eksplorasi. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah jaminan memanfaatkan peluang ketenagakerjaan dan potensi pengembangan proyek Lapangan Gas Abadi Blok Masela. Memang bukan hal yang mudah dan instan, belum lagi membutuhkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan untuk mampu mengauasai teknologi canggih. Sebab proyek minyak dan gas bumi, adalah ladang penerapan ilmu, keterampilan,  dan teknologi tinggi.

Pada tahap eksplorasi, pekerjaan utama adalah Engineering, Construction and Production. Inpex Corporation & Royal Dutch Sheel  selaku Kontraktor  Kontrak Kerja Sama(KKKS/K3S), sudah bisa dipastikan akan membutuhkan banyak kontraktor pelaksana. Kontraktor pelaksana khususnya ditahap awal eksplorasi untuk pembangunan kilang,  membutuhkan banyak tenaga kerja terampil dan siap paka, tentu telah tersertifikasi sesuai spesifikasi bidang pekerjaan yang dibutuhnya. Selain itu secara kelembagaan Pemda Maluku sendiri harus bersiap dengan rencana pengembangan wilayah, tentang di mana letak lokasi kilang dan pelaksanaan pembangunan kilang. Sudah harus siap dengan program penyiapan tenaga kerja ahli putra-putri Maluku, termasuk program pembangunan dan pengembangan pusat-pusat ekonomi wilayah, searah rencana pengembangan proyek Blok Masela.

Pemda Maluku melalui Perusahaan Daerah(PD) atau Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) yang ditunjuk atau dibentuk dan diperuntukan untuk ikut bersama dalam proyek tersebut, diharuskan segera menyesuaikan dengan menyiapkan segala sesuatu sesuai kriteria yang diterapkan oleh pihak kontraktor KKS maupun oleh peraturan negara. Baik SDM, manejemen, program, pembiayaan, sarana dan penggunaan teknologi. Khususnya untuk kebutuhan SDM untuk teknologi laut dalam(deepwater), syaratnya cukup luas dan multi disiplin keilmuan dan ketrampilan, antara lain penguasaan teknologi desain, rekayasa(engineering), pengadaan(procurement), konstruksi, instalasi maupun servis⁶⁸⁾.

Saat ini sudah harus menyiapkan SDM dengan keahlian(skill), ketrampilan, serta kemampuan dalam penguasaan bidangnya secara maksimal. Pelaksanaannya dapat melalui pengembangan kurikulum terhadap aplikasi teknologi laut dalam, pada perguruan tinggi khususnya di Maluku, antara lain pada Universitas Pattimura yang telah memiliki program studi Perkapalan dan Kelautan, demikian juga pada Politeknik Negeri Ambon.

Penyiapan dan penyelenggaraan program ini, wajib mendapat dukungan penuh dari Pemda Maluku dalam hal pembiayaan. Pembiayaan untuk beasiswa kepada mahasiswa, pengadaan kelengkapan sarana belajar, hingga biaya honor staf pengajar Ahli yang bila perlu dihadirkan dari luar Maluku.  Selain itu, perlu dipercepat realisasi rencana pendirian Institut Teknologi Ambon, dengan mengutamakan penyelenggaraan program studi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Khusus untuk kesiapan BUMD, setidaknya terdapat 3(tiga) langkah strategis sebagai pilihan disarankan oleh Rumalutur⁶⁹⁾, dalam rangka menyiapkan BUMD Maluku adalah dengan sistem “Transfer of Knowledge Programs” dengan prinsip dasar adalah biaya rendah(low cost) sebagai berikut ;

a.   Pengembangan Sumber Daya Manusia: bahwa kebutuhan tenaga kerja(TK) di industri Minyak, Gas dan Panas Bumi, Kontraktor Pelaksana atau Industri pendukung lainnya, TK selain berijazah formal, harus memiliki pengalaman dan keahlian yang tersertifikasi dan terakreditasi(Sertifikat Migas) oleh Kementerian ESDM. Penyiapan TK selain melalui metode pelatihan, juga melalui metode magang sesuai spesifikasi bidang keahlian, pada perusahaan-perusahaan perminyakan.

b.  Pengembangan Management Perusahaan: BUMD dapat melakukan penyesuaian sistim & prosedur kerja sebagaimana yang disyaratkan oleh KKKS yaitu management perusahaan berbasis standar internasional seperti : ISO-9001 (Standard Management Mutu), ISO-14001 (Standard Management Lingkungan)  & OHSAS-18001 (Standar Management Kualitas Keselamatan & Kesehatan), Quality Control  & Quality Asurance  System (QC & QA System).

c. Pengembangan Teknologi: Pengembangan teknologi oleh BUMD dengan  melalui kerjasama dengan BUMN, dengan model kerjasama  yang sangat menguntungkan yaitu kerja sama berbasis proyek /Project Based Agreement melalui mekanisme Kerja Sama Operasi(KSO) atau Joint Operation Agreement dimana pada tahap awal BUMD sebagai sub-Contractor.

Selain penyiapan SDM dan BUMD Maluku, syarat kesiapan lainnya adalah Peraturan Daerah(Perda) dan persiapan lahan untuk lokasi pembangunan kilang dan infrastruktur pendukung lainnya. Untuk hal ini Julius R. Latumaerissa⁷⁰⁾, Ekonom putera Maluku dari Universitas DR Sutomo Surabaya, berpendapat ; selain pembangunan kilang pengelolaan gas, adalah pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, perumahan pekerja, perkantoran perusahaan, fasilitas sarana kesehatan, pertokoan, pasar, hotel dan restoran, dan berbagai sarana dan prasarana penunjang lain yang dibutuhkan dalam pengoperasian Blok Masela.

Semua itu membutuhkan lahan, untuk itu dibutuhkan Peraturan Daerah(Perda), untuk mengatur sistem alih fungsi lahan  dan melindungi kepentingan hak ulayat masyarakat adat setempat, dan disarankan menggunakan pola sewa lahan berjangka waktu. Selain itu, Perda dibutuhkan untuk melindungi dan mengutamakan hak-hak pekerja lokal Maluku. Demikian pula dengan perlindungan terhadap dampak infiltrasi kebudayaan luar terhadap pelestarian kebudayaan asli daerah di sekitar pengoperasian proyek Blok Masela⁷¹⁾. 

Pilihan penggunaan lahan tentu diserahkan kepada Inpex yang menentukan sesuai perencanaannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan pembangunan kilang, serta pelaksanaan produksi dan transportasi. Pemerintah Daerah Kabupaten setempat dimana opsi lahannya dipilih oleh Inpex sebagai lokasi pembangunan kilang, diharapkan kesiapannya untuk ikut memperlancar ketersediaan lahan, hingga pelaksanaan proyek pembangunan kilang, selanjutnya hingga saat pelaksanaan produksi.

Maluku jangan mengabaikan dengan sengaja atau secara lamban bersikap⁷²⁾ menyiapkan segala sesuatu untuk memanfaatkan peluang luar biasa proyek “raksasa” Blok Masela. Masih cukup ruang dan waktu untuk bersiap, seiring kesiapan Inpex Corporation selaku operator Blok Masela yang masih melakukan kajian desain awal atau pra-pendeminisian proyek(pre - Front End Engineering Design /pre-FEED)⁷³⁾ saat ini, setelah menerima surat perintah kerja dari SKK Migas, dan ditargetkan selesai dipertengahan tahun ini(2018). Pre-FEED dilakukan dengan satu opsi kapasitas produksi dan satu pulau⁷⁴⁾.

Pekerjaan pre-FEED akan dilakukan oleh PT KBR Indonesia, dengan biaya yang disetujui SKK Migas (Agustus 2017) terhadap anggaran Pre-FEED Blok Masela itu sekitar 23 juta dollar AS atau Rp 306 milyar. Angka ini menurut Katadata.co.id, itu lebih rendah dari anggaran yang diajukan Inpex sebesar 25 juta dollar AS. Hasil Pre-FEED akan menjadi bahan bagi Inpex dalam menyusul proposal rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD) Abadi di Blok Masela.

Untuk itu Inpex sedang melakukan studi mengenai lokasi kilang di darat dan menyiapkan konsep desain awal fasilitas produksi terapung(Floating Production Storage and Offloading/FPSO), sehingga direncanakan akhir tahun ini proposal pengembangan lapangan (PoD) sudah selesai dan memulai produksi tahun 2027. FPSO dikerjakan konsorsium PT Technip Engineering Indonesia dan PT Technip Indonesia⁷⁵⁾. 

Untuk lokasi pembangunan kilang, Pemda Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat(MTB) menyiapkan lahan seluas 600 ha, dan sudah dapat dipastikan berada berada di wilayah Kabupaten MTB, pilihannya antara Saumlaki Barat atau Saumlaki Timur, dan tidak di pulau Selaru⁷⁶⁾.

Inpex saat ini sedang melakukan study pembangunan fasilitas dengan kapasitas pengolahan gas alam cair (Liquefied Natural Gas /LNG) kilang (di darat) direncanakan sebesar 9,5 juta ton pertahun(MTPA) LNG dan 150 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas pipa. Padahal sebelumnya pemerintah bersikeras agar LNG yang diproduksikan sebesar 7,5 MTPA dan gas pipa sebesar 474 MMSCFD⁷⁷⁾.

Perubahan pola produksi dengan pilihan keputusan membangun  kilang di darat, mengakibatkan ikut berubah masa kontrak Impex yang diperpanjang 20 tahun. Selain itu Inpex juga mendapatkan kompensasi waktu 7 tahun sebelum memulai masa produksi. Menurut Penasihat Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto⁷⁸⁾, pemberian kompensasi waktu adalah hal yang wajar, mengingat terjadinya perubahan skema pengembangan.

Akan tetapi, Pri mempertanyakan dasar hukum pemberian kompensasi itu ; “Kalau tidak megacu pada aturan, yang saya khawatirkan bukannya itu nanti jadi preseden atau yurisprudensi, tetapi malah jadi menimbulkan ketidakpastian baru” Pri Agung juga menyoroti pemberian perpanjangan 20 tahun Blok Masela kepada Inpex. Alasannya kontrak tersebut baru berakhir 2028 dan sesuai aturan pengajuan secara formal paling cepat 10 tahun sebelum kontrak berakhir. Menurutnya, meskipun di pasal (28) ayat (6) PP Nomor 35/2004 ada pengecualian pengajuan perpanjang lebih cepat. Namun, itu baru bisa diberikan kalau sudah ada perjanjian jual beli gas. Sementara sampai saat ini Inpex belum memiliki perjanjian jual beli gas Blok Masela.

VIII.     Potensi Ekonomi Blok Masela

              Edy Mulyadi⁷⁹⁾menyampaikan pemikirannya, bahwa seharusnya gas Masela bisa memberi nilai tambah dengan membangun kilang di darat, sebab ada banyak multi effect buat Maluku. Gas dapat dialirkan ke pulau Selaru melalui pipa sepanjang 90 km atau pulau Yamdena, sebagian gas bisa dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah Maluku. CNG didistribusikan ke pulau-pulau sekitarnya untuk pembangkit listrik dan industri lainnya. Akan ada kota baru di Maluku seperti kota Balikpapan dan Bontang.

Aspek multi effect inilah yang akan mengakselerasi pembangunan ekonomi Maluku dan sekitarnya, akan terjadi penyerapan tenaga kerja, penyerapan tingkat kandungan lokal, trasfer teknologi, maupun pembangunan petrokimia dan lainnya. Dari sini negara bakal menerima pemasukan sekitar 6,5 milyar dollar AS per tahun.

Saat ini Provinsi Maluku memiliki 25 Blok Migas sebagaimana sudah disebutkan di atas, dimana 15 Blok yang sudah dikelola KKKS. Dampak positif pendapatan dari potensi ekonomi dan pengembangannya secara luas, sebagai acuan diambil proyek lapangan gas Abadi Blok Masela. Multy player effect economic khususnya terhadap pendapatan BUMD, oleh Rumalutur⁸⁰⁾ diperincikan sebagaimana dalam tabel di bawah ini ;

Tabel Potensi Pendapatan BUMD Maluku per tahun dari Blok Masela

Sesuai mapping yang dilakukan terhadap 8(delapan) jenis potensi ekonomi jangka panjang yang dapat memberikan multy player effect economic selama 30-90 tahun terhadap kesejahteraan Rakyat Maluku & Peningkatan PAD yang ditimbulkan oleh  Industri LNG di Blok Masela (tabel di atas) seperti: (a) Pekerjaan pembangunan kapal patroli, kapal crew boat, kapal tunda (b) Pekerjaan jasa operator kapal, (c) Pekerjaan jasa operator pelabuhan, (d) Pekerjaan jasa pemeliharaan & perbaikan, (e) Pekerjaan jasa eksport & import,  (f) Pekerjaan jasa katering higenis, (g) Pekerjaan jasa kelistrikan/power supply, dan (h) Pekerjaan jasa supply tenaga kerja/labor supply. Disimpulkan : (a) Total kebutuhan investasi ± Rp. 1,86 triliun, (b)  Omzet yang dapat dikelola BUMD sebesar ±Rp. 992,37 milyar per tahun (c) Pendapatan/revenue ± Rp. 341,78 milyar per tahun atau Break Event Point (BEP) selama ± 5,4 tahun.

Tentu analisa BEP belum cukup kuat untuk di-follow up, namun dari analisa sederhana dapat dilanjutkan dengan analisa untuk menghitung NPV/Nett Present Value  & IRR/Intrest Rate of Return. Setidaknya dengan sample revenue sebesar ± Rp. 341,78 milyar per tahun, maka nantinya bila dikemudian hari 25 Blok Migas sudah tahap eksploitasi, maka Maluku akan menjadi Provinsi terkaya di Indonesia.

Gas Masela juga bisa diolah menjadi CNG(Compressed Natural Gas) untuk memenuhi energi pembangkit listrik yang dapat disalurkan ke pulau-pulau di wilayah Maluku. Multiplier effect lain, adalah akan muncul aktifitas-aktifitas baru bernilai ekonomi dan terbentuknya pusat-pusat perekonomian bagi masyarakat dan pekerja disekitar lokasi proyek kilang Gas Blok Masela.

Nilai tambah dari perubahan paradigma pengelolaan SDA khususnya Blok Masela, dengan pembangunan kilang di darat, sangat banyak dampak positif dan keuntungannya.

Dalam tabel di bawah ini, dikemukakan kelebihan dan kekurangan pembangunan kilang di darat (Onshore) serta manfaat ekonominya, menurut kajian LPEM Universitas Indonesia.

Kelebihan dan Kekurangan Pembangunan Kilang Onshore(di darat)

(Sumber ; LPEM-UI/SKK Migas/Tim MIGrfs/Grafis;CAKSONO)

Saat ini diperkirakan harga gas sekitar 300 dollar AS per ton, bila setelah diolah menjadi LNG, harga jualnya menjadi 550 dollar AS per ton. Akan meningkat lagi harganya setelah menjadi Ammonia, yaitu 750 dollar AS per ton, GTL 1.000 dollar AS per ton, propylene dan ethylene masing-masing 1.500 dollar AS per ton, dan polymer 1.800 dollar AS per ton⁸¹⁾.

Pendapatan negara dari Blok Masela bila gas langsung diekspor sekitar 2,52 milyar dollar AS per tahun, apabila lebih dulu dihilirisasi, pendapatan negara secara langsung adalah 6,5 milyar dollar AS per tahun. Bila ditambah berbagai multiplier effect yang tidak langsung, jumlah bisa melebihi 8 milyar dollar AS per tahun.

Sebagai catatan, saat ini⁸²⁾ berlaku harga pembelian gas pipa per MMBTu(juta kaki kubik), menurut SKK Migas yang dibeli dari Teluk Bintuni Papua adalah 5,2 per MMBTu, dan oleh industri Petrokimia di China adalah 6,2 dollar per MMBTu.

Dampak dari hilirisasi menjadi produk petrokimia, dapat menghemat sekitar Rp 100 triliun devisa negara dari pengeluaran untuk impor Indonesia terhadap berbagai produk petrokimia berbentuk bahan baku pakaian, sepatu, topi, aneka kemasan makanan dan barang jadi lain, serta berbagai benda kebutuhan bangunan rumah seperti jendela, pintu, lantai, atap, dan lain-lain. Bahkan 40 persen kendaraan mobil adalah aneka produk petrokimia. 

Perbandingan Peluang Pengembangan Gas Bumi Untuk LNG dan Industri Petrokimia di Lapangan Abadi - Blok Masela 

( Sumber ; https://chirpstory.com/li/301305 )

Indonesia seperti tidak mau belajar dari banyak negara di dunia, atau para pejabat negara memang malas berpikir untuk kepentingan rakyat banyak. Malaysia misalnya, dengan investasi sekitar 32 milyar dollar AS di kawasan kilang Kertih yang sebagian gasnya dipasok dari Natuna-Indonesia, mampu menciptakan 150.000 tenaga kerja dengan nilai tambah luar biasa. Ironisnya, produk petrokimianya sebagian diekspor ke Indonesia. Taiwan, juga industri petrokimianya berkontribusi 29 persen bagi penerimaan negaranya dengan nilai tambah mencapai 446 miliyar dollar per tahun.

Terdapat 9 dari 50 perusahaan petrokimia terbesar di dunia, bahan baku gasnya ternyata dipasok dari Indonesia. Hebatnya Indonesia adalah sebagai pengekspor sekaligus pengimpor gas, dan penonton kecerdasan dan kehebatan negara lain.

Blok Masela harus dijadikan pusat industri petrokimia selain di Teluk Bintuni. Industri petrokimia berbasis gas dengan total investasi sebesar 3,9 miliar dollar AS, yang  mendukung pembangunan pabrik metanol dan turunannya.

Proyek Blok Masela ditargetkan mampu menyerap 39 ribu tenaga kerja langsung dan 370 ribu tenaga kerja tidak langsung. Dengan skenario investasi semacam ini diharapkan Blok Masela menjadi mesin pembangunan di Maluku, Kawasan Timur Indonesia, dan Negara RI abad 21⁸³⁾.

IX.    Perjuangan Maluku Belum Berakhir

          Di Blok Masela masih jauh dan bahkan terjal, perjuang untuk merebut secara penuh hak rakyat Maluku, belum selesai, belum berakhir dengan ditetapkannya opsi Onshore oleh Presiden Indonesia. Masih ada jalan panjang melewati berbagai hal yang dimungkinkan menjadi hak dan memberi manfaat kepada rakyat Maluku. Sementara ini saja sudah muncul lagi gangguan yang mengancam hak kepemilikan Maluku, yaitu keinginan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperoleh bagian dari hak 10 persen Participating Interest(PI) yang harusnya hanya menjadi milik Provinsi Maluku.

Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) sangat ngotot, memaksa dengan memanfaatkan “ruang sempit” pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, yang membatasi hak pengelolaan wilayah laut hanya mencapai 12 mil laut oleh Provinsi. Alasan klaimnya bahwa letak Blok Masela lebih dari 12 mil laut garis pantai terdekat kepulauan Maluku, dan bahkan menyatakan Bloka Masela berada di cekungan laut Timor, bukan di laut Arafuru, sehingga NTT juga berhak untuk mendapat PI pengelolaan gas alam di Blok Masela.

Upaya luar-biasa sedang dilakukan oleh pihak NTT, melalui Pemda Provinsi NTT(Gubernur) mereka rajin melakukan upaya pendekatan kepada Pemerintah Pusat dan Pemda Maluku. Mereka memanfaatkan juga anggota parlemen asal NTT. Bagi NTT, Blok Masela berada pada wilayah abu-abu, sehingga keputusannya ada pada Pemerintah Pusat.

Aturan lain yang dijadikan oleh Provinsi NTT, adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016 tentang hak kelola daerah. Pasal 17 menyebutkan, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, Menteri dapat menetapkan kebijakan penawaran PI 10% untuk lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di perairan lepas pantai di atas 12 mil laut pada suatu Wilayah  Kerja kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMN⁸⁴⁾. Sepertinya tafsir aturan ini, kembali diambil alih pihak Pemerintah Pusat.

Mungkinkah pihak Provinsi NTT sudah mendapat “angin segar” dari pihak Pemerintah Pusat ? Ditengarahi bisa jadi benar,  hal ini dibuktikan dengan pernyataan Menteri ESDM – Ignasius Jonan, saat berceramah di hadapan peserta Kongres HMI XXX di Auditorium Universitas Pattimura Ambon(14 Februari 2017). Menteri Ignasius menyatakan PI 10 persen Blok Masela dikelolah Maluku dan NTT⁸⁵⁾.

Guna mempertahankan hak atas PI 10 persen pada Blok Masela oleh Maluku, penulis telah membuat Petisi⁸⁶⁾ atas nama dan ditanda-tangani bersama oleh Koalisi Masyarakat Adat Maluku Untuk Blok Masela. Petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Kordinator Maritim dan Sumber Daya, dan Menteri ESDM. Isi petisi menegaskan Masyarakat Adat Maluku menolak membagi PI 10 persen hak Maluku di Blok Masela dengan Provinsi NTT.

 Poster Petisi Koalisi Masyarakat Adat Untuk Blok Masela

Pernyataan Menteri Ignasius juga diprotes oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua "Saya tidak setuju dengan pernyataan Menteri Ignasius karena pemerintah pusat melalui Presiden, baik saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Joko Widodo mengakui PI 10 persen pengelolaan gas alam abadi Blok Masela milik Maluku"⁸⁷⁾.

Tantangan lain, adalah berburu waktu untuk menghadirkan kesiapan SDM Maluku, baik Pemda serta BUMD-nya, Tenaga Ahli dan Terampil putra-putri asli Maluku, dan hal-hal lain yang menyertainya yang pada intinya Maluku siap hadir, siap kerja, dan siap menikmati “kebaikan” dari Blok Masela.  

Maluku diingatkan agar jangan sampai kalah siap dengan serbuan tenaga kerja dari luar Maluku, dan bahkan dari luar negara Indonesia. Sebab sudah makin sama peluang antara tenaga kerja dalam negeri dan dari luar negeri, dengan adanya pembukaan keran kemudahan tenaga kerja asing(TKA) melalui  Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, pada 29 Maret 2018⁸⁸⁾.

Melalui Perda, proteksi terhadap tenaga kerja lokal benar-benar dapat melindungi peluang kesempatan kerja pada proyek dimaksud, agar tidak dengan mudah dan sengaja diisi oleh tenaga kerja dari luar putera-puteri asli Maluku. Dilain pihak tanggungjawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota disertai program yang terukur dan bertarget, wajib menyiapkan tenaga kerja siap pakai dan siap kerja, dengan memprogramkan jenjang pendidikan formal pada Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) dan Perguruan Tinggi, pelatihan ketrampilan pada Balai Latihan Kerja(BLK) serta program magang sesuai bidang yang dibutuhkan ke luar Maluku dan Luar Negeri.

Program tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan anggaran yang cukup dan terukur, melalui pembiayaan dalam APBD oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh Kabupaten/Kota di Maluku.  Dana pembiayaan masih dapat diusahakan dari Pemerintah Pusat dan diusahakan melalui dana CSR dari perusahaan-perusahaan kontraktor Minyak dan Gas(Migas) yang beroperasi di Maluku dan khususnya di Blok Masela.

Perhatian dan pengawasan untuk memperoleh manfaat positif dari proyek Blok Masela, diseimbangkan dengan meminimalkan dampak negatifnya. Butuh kesungguhan peran Pemda Provinsi, Kabupaten, Kota, hingga pemerintahan paling bawah, dan segenap komponen Masyarakat Adat Maluku. Perlu di terapkan “sistem cincin egg of sustainability dalam tata-kelola pembangunan gas Blok Masela di Maluku, agar dapat meredusir risiko-risiko ekstraksi sumber-sumber alam selama ini dan menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk Rakyat”⁸⁹⁾.

Hal lain yang perlu dibaca dan dikaji oleh Maluku adalah adanya pemetaan(pembagian klaster) yang sedang disiapkan Kementerian ESDM untuk rencana sistim distribusi pemanfaatan gas bumi cara pipa virtual, selain menyiapkan infrastruktur migas di Indonesia bagian timur. Pertanyaannya, mengapa klaster Maluku tidak dalam satu peta wilayah utuh peta wilayah Provinsi Maluku, tetapi wilayah Maluku dipecah dalam tiga klaster ? 

                  Pembagian Klaster Pemanfaatan Gas Bumi di Indonesia Timur menggunakan pipa virtual 

( Sumber ; http://www.petroenergy.id/article/infrastruktur-energi-untuk-indonesia-timur?c=investment )

Terbesit hal lain yang muncul belakangan ini secara intern di Masyarakat Maluku pada wilayah tertentu, dan itu terasa mengganggu dalam kebersamaan perjuangan oleh seluruh masyarakat Maluku. Hal ini bisa saja  melemahkan posisi Maluku secara umum, yaitu berkembangnya pola pikir yang membatasi dan menyempitkan status wilayah, menjadi seakan hanya milik masyarakat seputaran Blok Masela. Padahal Maluku dengan segala yang dimilikinya selama ini saja kedodoran dalam posisi tawarnya.

Terindikasi, dengan adanya “booming” gas Blok Masela, berkembang pola pikir sempit meraih manfaat oleh sekelompok “politisi lokal”, sedang berusaha hingga sebisa mungkin melepaskan diri dari induk wilayah secara bersama dalam kesatuan Maluku. Miris, bila itu benar demikian, tetapi semoga tidak. Sebab tidak menutup kemungkinan selalu dicari peluang dari para petualang pemanfaat. Kesempatan dimanfaatkan mereka yang secara sepihak baik pribadi maupun berkelompok, tanpa harus menunjuk tempat keberadaan, tega mengambil untung baik secara ekonomi maupun politik dari keberadaan Blok Masela. Tentu dengan mengabaikan secara sengaja kepentingan bersama demi kesejahteraan seluruh Rakyat Maluku.

X.       PENUTUP

            Lapangan gas Abadi (Abadi Field) Blok Masela berada di perairan wilayah Maluku, bagian dari SDA karuniah Tuhan tak terhingga, untuk kebaikan hidup masyarakat Maluku khususnya. Tidak kemudian menjadikan kekayaan ini Maluku tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari padanya. Maluku dan Indonesia tidak kembali mengulang “kesalahan” sebagaimana kekayaan emas di Timika bumi Papua, yang tidak menjadikan masyarakat asli setempat maksimal menikmati hasilnya, termasuk pula keberadaan berbagai kekayaan sumber daya mineral yang sudah dan sedang di”kuras” di berbagai tempat di wilayah Maluku.

Dibutuhkan sikap dan pemikiran yang padu, cerdas, dan positif, dari seluruh komponen masyarakat, khususnya Masyarakat Adat Maluku. Satu kata dan tindakan dalam menyikapi dan memanfaatkan keberadaan proyek Lapangan gas Abadi Blok Masela untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Maluku. Antara Investor, Maluku, dan Indonesia, harus seirama dan sejajar dalam posisi sesuai kapasitas posisi dan fungsinya.

Proyek Abadi Field akan abadi selama persediaan atau kandungan gas alamnya tersedia, sesuai namanya menjelaskan jangka waktu yang belum dapat ditentukan hingga kapan berakhir, kecuali hanya dapat diperkirakan. Itu berarti kesempatan baik Rakyat Maluku – dan tentu Indonesia sebagai pemilik SDA, maupun Inpex Corporation dan Shell selaku investor-operator pengelola SDA(Blok Masela), memiliki kesempatan dan waktu yang leluasa serta jauh ke depan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari Lapangan Gas Abadi di Blok Masela.

Menurut keyakinan beta yang mungkin tidak terbantahkan, bahwa ; “Proyek  Lapangan Gas Abadi di Blok Masela tidak akan bisa berhenti atau dihentikan, terlalu “mewah” untuk ditinggalkan”.

Tulisan ini mungkin bukan yang selengkapnya, terbuka saran dari pembaca kepada penulis. Setidaknya ini sekadar segenggam “sirih-pinang” persembahan, sebagai tambahan pengetahuan memahami permasalahan Blok Masela. Bersama maksud terkandung dan dalam do’a, akan ada perubahan berarti bagi kehidupan lebih terhormat oleh kepemilikan kekayaan SDA tanah-air, bumi Maluku.

Hetu miki, messe !

                                                                                                                         Depok, 24 Mei 2018

-       Sumber(Referensi) : 

1)       Beta  ; saya, aku, dalam  bahasa Maluku.

2)       Orang Maluku, untuk menyebut masyarakat Adat (Asli)Maluku

3)       NAPITUPULU, HAPOSAN. PH.D. ( Praktisi Migas danMantan Deputi Perencanaan BP Migas , dalan tulisannya : “KEBERSAMAAN PEMERINTAH MENYIKAPI LANGKAH KUDA INPEX DI BLOK MASELA”,  http://ekbis.rmol.co/read/2016/06/09/249335/Kebersamaan-Pemerintah-Menyikapi-Langkah-Kuda-INPEX--Di-Blok-Masela-#.V1xiQZMeLLk.facebook  Kamis, 09 JUNI 2016, diundu 20 Juni 2016, 11:03

4)       Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

5)       RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI MALUKU TAHUN 2005–2025, www.malukuprov.org.id. diundu pdf 03 Juni 2016, 03:55.

6)         Rumalutur Ishak S,Ir. Blok Masela Dan Kontribusi BUMD,  (Senior Costum and Formalities for EPCI of The Facilities  For The  Development of  The Madura BD Flied Project). http://www.tribun-maluku.com/2016/05/blok-masela-dan-kontribusi-bumd.html  / diundu 31 Mei 2016

7)         Lokasi Blok Masela (foto: offshore-technology.com) Via ; http://www.kirmansyam.com/polemik-blok-masela

8)        Sumber: Dinas ESDM Provinsi Maluku Tahun 2013 – dalam RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI MALUKU TAHUN 2005–2025, www.malukuprov.org.id. diundu 03 juni 2016, 03:55.

9)        “Kalau dikelola dengan baik, kekayaan (gas) ini akan mengalahkan Qatar dalam bidang gas, Qatar itu hidup dari gas,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli seraya menambahkan, bahwa gas di Blok Masela takkan habis selama 70 tahun ke depan. http://abdulmuissyam.blogspot.com/2016/01/soal-blok-masela-sudirman-said-cs.html

10)     TEMPO.CO KAMIS, 17 DESEMBER 2015 | 04:09 WIB.Keputusan Blok Masela Jadi Penentu Investasi Migas Laut Dalam ;https://bisnis.tempo.co/read/728401/keputusan-blok-masela-jadi-penentu-investasi-migas-laut-dalam.diundu;5/2/2016,20:33

11)      Buku RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2005-2019, hal 22, www.malukuprov.go.id diundu-PDF 03/6/2016, 04,17

12)      Kementerian ESDM – Grafis; Media Indonesia (MI) http://www.mediaindonesia.com/news/read/41008/kementerian-pupr-siap-bangun-infrastruktur-dasar-blok-masela/2016-04-18 diundu 24/10/2016, 21:36

13)      NAPITUPULU, HAPOSAN. PH.D. Op.Cit

14)      Alfred Manayang ; Manager Communication and Relations Inpex Corporation ; Tabloid KONTAN, Senin 8/7/2013, kliping

15)      Abadi Gas Field ; di-copypaste dan di-edit dari bloger Irfan Yuliandri Syukri  (Lulus dari Institut Teknologi Bandung jurusan Geofisika - tinggal di Jakarta), blog ; inibumi.blogspot.co.id/2012/05/abadi-gas-field.html  diposkan 28 Mei 2012, 20:12, di undu 11 November 2013, 20:34

16)      Sahrurroni ; https://www.slideshare.net/Ronysyahrur/blok-masela  diundu 23 Maret 2018, 23:32

17)      Abadi Gas Field ;  Op.Cit.

18)      Abadi Gas Field. Op.It.

19)      Abadi Gas Field. Op.It.

20)      ambonekspres.fajar.co.id ; Temuan Baru Di Blok Masela. http://ambonekspres.fajar.co.id/2016/02/09/temuan-baru-di-blok-masela/

21)      Edy Mulyadi (Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies/CEDeS) – “Blok Masela, Antara Bemo dan Bus Trans Jakarta”   http://batamtoday.com/berita-68946-Blok-Masela,-Antara-Bemo-dan-Bus-Trans-Jakarta.html Diundu 20 Maret 2016, 16:35

22)      NAPITUPULU, HAPOSAN. PH.D. Op.Cit

23)      Malakalamere, M.  2014 ; Masela.  e-journal.uajy.ac.id/6434/5/KOM404043 pdf

24)      NAPITUPULU, HAPOSAN. PH.D. Op.Cit

25)      Rizal Ramli ; Kompas.com ; Rizal Ramli Minta Pengembangan "Blok Gas Abadi" Dikaji Ulang ; https://edukasi.kompas.com/read/2015/09/21/183452426/Rizal.Ramli.Minta.Pengembangan.Blok.Gas.Abadi.Dikaji.Ulang  (21/09/2015, 18:34 WIB) diundu 1/10/2015, dan ;  katadata.co.id ; Rizal Ramli ; Minta Pengembangan Blok Masela Dikaji Ulang (Senin 21/9/2015, 18.56) diundu 1/10/2015 21:30

26)      Ini Asal Muasal Kisruh Pembangunan Blok Masela

            http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/03/01/o3crsk382-ini-asal-muasal-kisruh-pembangunan- blok-masela

27)     Rizal Ramli. Op.Cit.

28)     Rizal Ramli. Op.Cit

29)     Kisruh Dibalik Pengembangan Blok Masela ; http://katadata.co.id/telaah/2016/01/25/seteru-di-balik-kisruh-pengembangan-blok-masela

30)     Kisruh Dibalik Pengembangan Blok Masela ; Op.Cit.

31       Rizal Ramli. Op.Cit

32)     katadata.co.id ; Bantah Rizal Ramli soal Blok Masela, SKK Migas: FLNG Lebih Unggul

33)     Press Release Kepala SKK Migas ; http://www.citizenjurnalism.com/2016/03/17/press-release-kepala-skk-migas-16-maret-2016/

34)     “Papa Gagal Paham Di Blok Masela”- CJ - Journalist ;  http://www.citizenjurnalism.com/2016/03/17/papa-gagal-paham-di- blok-masela/    diundu 23 April 2016 16:45

35)     Press Release Kepala SKK Migas; Op.Cit.

36)     Definisi Lump sum ; https://arsiteknews.wordpress.com/2013/08/28/definisi-kontrak-lump-sum-untuk-kontraktor/

37)     TEMPO.CO KAMIS, 17 DESEMBER 2015 | 04:09 WIB  Keputusan Blok Masela Jadi Penentu Investasi Migas Laut Dalam  diundu 10/1/2016 20:33

38)     Rekomendari Rizal Ramli Soal Blok Masela Dipertanyakan ; http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/01/07/209303/rekomendasi-rizal-ramli-soal-blok-masela-dipertanyakan

39)      ambonekspres.fajar.co.id ; Op.Cit.

40)      Ini Asal Muasal Kisruh Pembangunan Blok Masela ;    http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/03/01/o3crsk382-ini-asal-muasal-kisruh-pembangunan-blok-masela

41)      Agus Priyanto ; Faisal Basri, Tim Counterpart Blok Masela yang Tak Independen ;

            http://www.kompasiana.com/sodarasetara/faisal-basri-tim-counterpart-blok-masela-yang-tak-independen_56a34379d37e619b06c88fcd

42)     Rudi Irawan, dari Bung Khabib ; Menyelamatkan Blok Masela dari Penjarahan Tahap Lanjut https://www.kompasiana.com/rudiirnawan/menyelamatkan-blok-masela-dari-penjarahan-tahap-lanjut_56a50b5d81afbd8614868313  diundu 30 Januari 2016, 12:34

43)     Abd Muissyam ; Soal Blok Masela, Sudirman said Cs “Nyatakan Perang” dengan Orang Maluku ?

            http://abdulmuissyam.blogspot.com/2016/01/soal-blok-masela-sudirman-said-cs.html   diundu 24 Februari 2016

44)     Abd Muissyam ; Op.Cit

45)     Abd Muissyam ; Op Cit.

46)     ambonekspres.fajar.co.id ; Op Cit.

47)     MUBES MAMA Hasilkan Tujuh Kehendak Anak Maluku ; http://www.antaranews.com/berita/531752/mubes-mama-hasilkan-tujuh-kehendak-anak-maluku   diundu 10 Desember 2015, 20:45

48)     Abd Muissyam ; Op.Cit

49)     Abd Muissyam ; Op.Cit

50)     Engelina Pattiasina, Dipl.-Oekonom; Satu Tahun Keputusan Presiden, Apa Kabar Kilang Darat Blok Masela ?, Alumni Universitas Bremen Jerman. Pendiri dan Direktur Archipelago Solidarity Foundation ; http://www.tribun-maluku.com/2017/03/satu-tahun-keputusan-presiden-apa-kabar.html

51)     Edy Mulyadi ; Op Cit.

52)     Edy Mulyadi ; Op Cit.

53)     Rizal Ramli ; “jurus tersebut merupakan cara dia untuk memberikan shock therapy. Dia menilai dibutuhkan cara yang out of the box untuk membenahi Indonesia. "Rajawali kan kukunya tajam. Dia biasa terbang di dunia bebas. Dia bawa angin dari luar yang lebih kuat. Ia bawa ke dalam, lalu ia kepret," tempo.co ; https://nasional.tempo.co/read/693534/ini-jurus-rajawali-ngepret-rizal-ramli-untuk-kritik-kabinet      diundu 22 Agustus 2015, 14:30.

54)     Rizal Ramli. Op.Cit

55)     Napitupulu, Haposan dan Edy Mulyadi dalam Danang J Murdono (Editor) ;  Blok Masela, dari Paradigma Neolib ke Konstitusi (danangjm@netralitas.com) ;  http://netralitas.com/kolom/read/4247/blok-masela-dari-paradigma-neolib-ke-konstitusi          http://maritimnews.com/blok-masela-dari-paradigma-neolib-ke-konstitusi/   diundu  20 Mei 2016

56)     Blok Masela: Masyarakat Maluku Kembali Bersuara Lantang

            http://www.konfrontasi.com/content/budaya/blok-masela-masyarakat-maluku-kembali-bersuara-lantang

57)     Engelina Pattiasina ; Op Cit.

58)     NAPITUPULU, HAPOSAN. PH.D. Op.Cit

59)     RMOL ; INI DOKUMEN KONSULTASI KUNTORO CS UNTUK INPEX MASELA / 27 Februari 2016  http://www.rmol.co/read/2016/02/27/237420/Ini-Dokumen-Konsultasi-Kuntoro-Cs-Untuk-Inpex-Masela-

           diundu 29 Februari 2016, 20:34

60)     RMOL ; Op Cit.

61)      RPJMD(Rencana Program Jangka Menengah Daerah) Provinsi Maluku 2014-2019, www.malukuprov.org.id. diundu pdf 05 /7/2016,

62)      Gubernur Maluku Serahkan Keputusan Blok Masela ke Presiden ;

     http://video.metrotvnews.com/play/2016/03/03/493513/gubernur-maluku-serahkan-keputusan-blok-masela-ke-presi diundu 4/3/2016, 08:30

63)      Jokowi Yakin Blok Masela ...,

  http://regional.kompas.com/read/2016/04/04/22131471/Jokowi.Yakin.Blok.Masela.Beri.Keuntungan.ke.Mana-mana http://www.beritasatu.com/ekonomi/351090-kilang-lng-masela-di-darat.html  diundu 24/9/2016, 20:38

64)     Persetujuan PI Blok Masela Masih Dikaji ; http://www.tribun-maluku.com/2015/08/persetujuan-pi-blok-masela-masih-dikaji.html#at_pco=smlrebh-1.0&at_si=56ecc406062d7825&at_ab=per-2     diundu 1/9/2015

65)     10 Persen Maluku ....;  http://beritaintrik.com/read/10-persen-maluku-dapat-hak-partisipasi-kelola-blok-masela.html

66)     Pemerintah Provinsi Maluku Setor Rp. 14 Triliun Untuk Pengelolaan Blok Masela http://sp.beritasatu.com/home/pemprov-maluku-setor-rp14-triliun-untuk-pengelolaan-blok-masela/68798

67)     BPS Provinsi Maluku www.malukuprov.go.id diundu-PDF 03/6/2016, 04:17,

68)     Tekhnologi Laut Dalam ; https://pmahatrisna.wordpress.com/category/oil-gas/   diundu 17/5/2018, 4:27

69)     Rumalutur, Ishak S. Ir ; Op.Cit

70)     Latumaerissa, Julius R ; Sejumlah Perda Dibutuhkan dalam Pengoperasian Blok Masela ;

       https://suaramalukudotcom.wordpress.com/2016/04/14/sejumlah-perda-dibutuhkan-dalam-pengoperasian-blok-masela/  diundu 20/4/2016, 21:13

71)     Latumaerissa, Julius R ; Op Cit.

72)     https://katadata.co.id/berita/2018/02/26/nusa-tenggara-timur-minta-jatah-hak-kelola-blok-masela

73)     Keterangan Pers Inpex ; INPEX to Commence Pre-FEED for Abadi LNG Project, the Masela Block, Indonesia ; 30/3/2018, 

            https://www.inpex.co.jp/english/news/pdf/2018/e20180330.pdf

74)  Kontra Inpex di Masela diperpanjang 27 tahun http://industri.kontan.co.id/news/perpanjangan-kontrak-inpex-di-masela-masih-lisan  diundu 15/5/2018. 23.40

75)   Inpex Umumkan Dua Perusahaan... , katadata.co.id   ; https://katadata.co.id/berita/2018/04/03/inpex-umumkan-dua-perusahaan-pemenang-lelang-desain-awal-blok-masela     diundu 5/4/2018, 14:20

76)      PEMBANGUNAN KILANG LNG BLOK MASELA DI MTB ; https://indonesiatimur.co/2018/04/01/pembangunan-kilang-lng-blok-masela-di-mtb/

77)      Rencana Pengembangan Blok Masela Ditargetkan Rampung Akhir 2018  http://www.dunia-energi.com/rencana-pengembangan-blok-masela-ditargetkan-rampung-akhir-2018/  diundu 10 /1/2018, 13:14

78)      ESDM: Kompensasi 7 Tahun Kontrak Blok Masela Tak Perlu Aturan Baru

            https://katadata.co.id/berita/2017/10/24/kompensasi-7-tahun-kontrak-blok-masela-tak-perlu-aturan-baru      diundu 2/10/2016, 16:19

79)      Edy Mulyadi. Op.Cit.

80)      Rumalutur, Ishak S,Ir. Op.Cit

81)      Napitupulu, Haposan dan Edy Mulyadi ; Op.Cit.

82)      https://www.liputan6.com/bisnis/read/3220542/penawaran-harga-gas-blok-masela-murah-skk-migas-duga-ada-calo

83)      Watubun, Komarudin ; Maluku  ‘STAGING POINT’ RI ABAD 21, hal; 71, Penerbit Yayasan Taman Pustaka, Cet. I. 2017.

84)    sp.beritasatu.com ; Maluku-NTT Berhak Atas Blok Masela ;  http://sp.beritasatu.com/home/maluku-ntt-berhak-atas-blok-masela/107957?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter         diundu 8/2/2016 ,19:18

85)      Antaranews Maluku ; Maluku akan protes Menteri ESDM  ( 19/2/ 2018) ; https://ambon.antaranews.com/berita/43181/maluku-akan-protes-menteri-esdm   diundu 20/2/2018

86) PETISI ; KOALISI MASYARKAT ADAT MALUKU MENOLAK MEMBAGI HAK PI DENGAN PROVINSI NTT ;https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-maluku-menolak-membagi-pi-blok-masela-dengan-ntt?recruiter=202372031&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition   diundu 19/5/2018. 20:31

87)      Antaranews Maluku ; Op.Cit.

88)      Perpres tentang TKA ; https://jpp.go.id/polkam/regulasi/31...ga-kerja-asing  diundu 10/5/2018. 16:02

89)      Watubun, Komarudin ; Op.cit.

----------