Kamis, 24 Mei 2018

Posisi Maluku Di Masela


Bagian ke-3(tiga)/terakhir dari tulisan dengan Judul ; 
ABADI FIELD BLOK MASELA ; JALAN TERJAL MEREBUT HAK MALUKU
Oleh ; M. Thaha Pattiiha
---------------------------------


   VI.   Posisi Maluku Di Masela

             Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013, telah terkonsep untuk rencana percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah sebagai wilayah kepulauan. Pembangunan diimplementasikan menggunakan pendekatan wilayah berdasarkan konsep Gugus Pulau.

Pulau Masela oleh Pemerintah Daerah(Pemda) Provinsi Maluku ditempatkan dalam konsep Gugus Pulau XI - meliputi wilayah kepulauan Babar, Leti, Moa dan Damer, dari pemetaan konsep 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku.

RTRW Provinsi Maluku merupakan acuan menyusun Rencana Program Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Maluku 2014-201961). Khusus untuk bidang pertambangan dan energi yang dibaca dalam RPJMD, tidak ada disinggung tentang posisi keberadaan dan/atau keterlibatan Pemda Maluku dalam urusan proyek Lapangan Gas Abadi Blok Masela, yang berada dalam konsep wilayah Gugus  XI, maupun Gugus Wilayah X yang meliputi kepulauan Tanimbar. Bisa jadi karena urusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat(Pempus), Pemda diposisikan hanya sebatas “informan” wilayah saja.

Pemda yang harusnya “mewakili” hak dan suara masyarakat daerah setempat, dibendung Pempus melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 (PP 35/2004) Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 3 Ayat 2 ; “Dalam penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan”. Ayat (3) ; “Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja”.

Daerah hanya diposisikan mendengar, menerima, mengikuti apa kata Pusat, desentralisasi dan dekonsentrasi kewenangan yang tersaring halus, hanya menyisahkan hak dan kewenangan “sampah”. “Konsultasi tersebut bukan untuk meminta izin dari Pemerintah Daerah”, penjelasan Pasal (95) Ayat (2) PP 35/2004, untuk pemberian ijin oleh Menteri untuk rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja.

Gubernur Maluku Said Assegaf, terkesan “pasrah” dengan menyatakan menyerahkan keputusan penting sistem pengelolaan Lapangan gas Abadi Blok Masela kepada Presiden, tanpa menyatakan sikap sebagai representasi suara rakyat Maluku yang berkehendak pengelolaan dengan membangun kilang di daratskema Onshore(Pipanisasi),  dan menolak opsi kilang terapung di Laut skema Offshore(Floting). Bisa saja dibaca, karena ketidak-berdayaan Gubernur berdasarkan aturan dimaksud, atau sebagaimana komentar beliau “sebaiknya orang-orang yang tidak paham masalah ini tidak perlu berkomentar62), mungkin hendak mengingatkan yang lain bahwa posisinya adalah sebagai wakil Pempus di daerah, seebagai “penguasa”. Pada akhirnya – untuk saat itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memutuskan di darat(Onshore/Pipanisasi), yang berarti pengelolaan berada di daratan, sebagaimana  harapan dan keinginan(komentar) bersama Orang-Maluku63).

Daerah tidak memiliki posisi tawar dan kewenangan menentukan dalam masalah hak wilayah, bahkan dalam hal penyertaan modal (Participating Intrest - PI)64) daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah, yang besarannya telah ditentukan sebesar 10 persen (Pasal 34 PP 35/2004) harus lagi menunggu keputusan dari Shell melalui Kementerian ESDM. Participating Intrest wajib ditawarkan oleh Kontraktor  sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu Wilayah Kerja.

Provinsi Maluku melalui Pemda Maluku pada awal bulan Juni 2015, melalui Kementerian ESDM telah mendapat persetujuan untuk hak  PI 10 persen65), yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) - PT. Maluku Energi. Selanjutnya sebagaimana diberitakan, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyetor Rp.14 Triliun untuk Pengelolaan Blok Masela sebagai bagian penyertaan saham, untuk pengelolaan Blok Masela66).

Beta belum mau tau dari mana dan bagaimana uang sebanyak itu (Rp.14 Triliun) didapat oleh Pemda Provinsi Maluku, yang perlu dipertanyakan adalah kesiapan SDM Maluku dan BUMD Provinsi Maluku, untuk ikut serta ketika tiba waktunya Blok Masela telah siap beroperasi. Selanjutnya bagaimana mengelola perolehan keuntungan dari penyertaan saham, untuk percepatan pembangunan mensejahterakan Rakyat Maluku.



  VII.   Menyiapkan Sumber Daya Maluku

                Provinsi Maluku berdasarkan Data Strategis Provinsi Maluku 2-10-2015, Sensus Ekonomi 201667), berpenduduk 1.686.469 orang, dengan pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp 405,279, dan data menunjukan 20 persen penduduk Maluku diantaranya dinyatakan miskin. Wilayah daratan yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar yaitu 47.350,42 km persegi, selebihnya lautan (perairan) 658.294,68 km persegi, dari keseluruhan wilayah seluas 705,645 km persegi.
Bagi provinsi Maluku, Lapangan Gas Abadi Blok Masela (Abadi Field) memang bukan satu-satunya kekayaan SDA “luarbiasa”,  masih terdapat SDA yang lain. Akan tetapi Blok Masela telah menjadi “sesuatu” yang benar-benar nyata dan harusnya menjadi “milik”, yang menyediakan peluang tidak terkira manfaatnya untuk mensejahterakan rakyat Maluku.
Kekuasaan Negara berdasarkan konstitusi tetap diakui, tetapi bukan berarti atas nama negara kemudian negara semena-mena dan sepenuhnya mempraktekkan penguasaan secara absolut, dengan atau tanpa mengabaikan hak-hak kepemilikan masyarakat wilayah setempat. Pada wilayah kerja proyek dalam aktifitas kegiatan kontraktor, negara harus selalu hadir sebagai payung yang melindungi segenap kepentingan masyarakat setempat, meminimalkan ekses negatif, dan mempermudah akses masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. 
Negara harus memberi ruang dan ikut aktif menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan yang diisi putera-puteri asli Maluku, dan yang perlu disiapkan oleh Pemda Maluku. Sebaliknya, secara mandiri dan sungguh-sungguh butuh persiapan dan kesiapan Pemda, dan khususnya masyarakat Maluku, untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang, untuk memenuhi berbagai kebutuhan ketika pelaksanaan tahapan eksploitasi Blok Masela telah siap dilakukan.
Keberadaan Abadi Field Blok Masela, jangan pernah diabaikan, sebab inilah kesempatan dan peluang yang perlu sungguh-sungguh dimaksimalkan oleh Orang Maluku untuk mendapatkan dan merubah kehidupan untuk lebih baik yaitu kesejahteraan hidup yang maksimal.
Blok Masela telah melewati tahap pertama ekploitasi, sekarang sudah menuju ke tahap eksplorasi. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah jaminan memanfaatkan peluang ketenagakerjaan dan potensi pengembangan proyek Lapangan Gas Abadi Blok Masela. Memang bukan hal yang mudah dan instan, belum lagi membutuhkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan untuk mampu mengauasai teknologi canggih. Sebab proyek minyak dan gas bumi, adalah ladang penerapan ilmu, keterampilan,  dan teknologi tinggi.
Pada tahap eksplorasi, pekerjaan utama adalah Engineering, Construction and Production. Inpex Corporation & Royal Dutch Sheel  selaku Kontraktor  Kontrak Kerja Sama(KKKS/K3S), sudah bisa dipastikan akan membutuhkan banyak kontraktor pelaksana. Kontraktor pelaksana khususnya ditahap awal eksplorasi untuk pembangunan kilang,  membutuhkan banyak tenaga kerja terampil dan siap paka, tentu telah tersertifikasi sesuai spesifikasi bidang pekerjaan yang dibutuhnya. Selain itu secara kelembagaan Pemda Maluku sendiri harus bersiap dengan rencana pengembangan wilayah, tentang di mana letak lokasi kilang dan pelaksanaan pembangunan kilang. Sudah harus siap dengan program penyiapan tenaga kerja ahli putra-putri Maluku, termasuk program pembangunan dan pengembangan pusat-pusat ekonomi wilayah, searah rencana pengembangan proyek Blok Masela.
Pemda Maluku melalui Perusahaan Daerah(PD) atau Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) yang ditunjuk atau dibentuk dan diperuntukan untuk ikut bersama dalam proyek tersebut, diharuskan segera menyesuaikan dengan menyiapkan segala sesuatu sesuai kriteria yang diterapkan oleh pihak kontraktor KKS maupun oleh peraturan negara. Baik SDM, manejemen, program, pembiayaan, sarana dan penggunaan teknologi. Khususnya untuk kebutuhan SDM untuk teknologi laut dalam(deepwater), syaratnya cukup luas dan multi disiplin keilmuan dan ketrampilan, antara lain penguasaan teknologi desain, rekayasa(engineering), pengadaan(procurement), konstruksi, instalasi maupun servis68).

Saat ini sudah harus menyiapkan SDM dengan keahlian(skill), ketrampilan, serta kemampuan dalam penguasaan bidangnya secara maksimal. Pelaksanaannya dapat melalui pengembangan kurikulum terhadap aplikasi teknologi laut dalam, pada perguruan tinggi khususnya di Maluku, antara lain pada Universitas Pattimura yang telah memiliki program studi Perkapalan dan Kelautan, demikian juga pada Politeknik Negeri Ambon.

Penyiapan dan penyelenggaran program ini, wajib mendapat dukungan penuh dari Pemda Maluku dalam hal pembiayaan. Pembiayaan untuk beasiswa kepada mahasiswa, pengadaan kelengkapan sarana belajar, hingga biaya honor staf pengajar Ahli yang bila perlu dihadirkan dari luar Maluku.  Selain itu, perlu dipercepat realisasi rencana pendirian Institut Teknologi Ambon, dengan mengutamakan penyelenggaraan program studi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Khusus untuk kesiapan BUMD, setidaknya terdapat 3(tiga) langkah strategis sebagai pilihan disarankan oleh Rumalutur69), dalam rangka menyiapkan BUMD Maluku adalah dengan sistem “Transfer of Knowledge Programs” dengan prinsip dasar adalah biaya rendah(low cost) sebagai berikut ;

a.   Pengembangan Sumber Daya Manusia: bahwa kebutuhan tenaga kerja(TK) di industri Minyak, Gas dan Panas Bumi, Kontraktor Pelaksana atau Industri pendukung lainnya, TK selain berijazah formal, harus memiliki pengalaman dan keahlian yang tersertifikasi dan terakreditasi(Sertifikat Migas) oleh Kementerian ESDM. Penyiapan TK selain melalui metode pelatihan, juga melalui metode magang sesuai spesifikasi bidang keahlian, pada perusahaan-perusahaan perminyakan.

b.   Pengembangan Management Perusahaan: BUMD dapat melakukan penyesuaian sistim & prosedur kerja sebagaimana yang disyaratkan oleh KKKS yaitu management perusahaan berbasis standar internasional seperti : ISO-9001 (Standard Management Mutu), ISO-14001 (Standard Management Lingkungan)  & OHSAS-18001 (Standar Management Kualitas Keselamatan & Kesehatan), Quality Control  & Quality Asurance  System (QC & QA System).

c.    Pengembangan Teknologi: Pengembangan teknologi oleh BUMD dengan  melalui kerjasama dengan BUMN, dengan model kerjasama  yang sangat menguntungkan yaitu kerja sama berbasis proyek /Project Based Agreement melalui mekanisme Kerja Sama Operasi(KSO) atau Joint Operation Agreement dimana pada tahap awal BUMD sebagai sub-Contractor.

Selain penyiapan SDM dan BUMD Maluku, syarat kesiapan lainnya adalah Peraturan Daerah(Perda) dan persiapan lahan untuk lokasi pembangunan kilang dan infrastruktur pendukung lainnya. Untuk hal ini Julius R. Latumaerissa70), Ekonom putera Maluku dari Universitas DR Sutomo Surabaya, berpendapat ; selain pembangunan kilang pengelolaan gas, adalah pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, perumahan pekerja, perkantoran perusahaan, fasilitas sarana kesehatan, pertokoan, pasar, hotel dan restoran, dan berbagai sarana dan prasarana penunjang lain yang dibutuhkan dalam pengeoperasian Blok Masela.

Semua itu membutuhkan lahan, untuk itu dibutukan Peraturan Daerah(Perda), untuk mengatur sistem alih fungsi lahan  dan melindungi kepentingan hak ulayat masyarakat adat setempat, dan disarankan menggunakan pola sewa lahan berjangka waktu. Selain itu, Perda dibutuhkan untuk melindungi dan mengutamakan hak-hak pekerja lokal Maluku. Demikian pula dengan perlindungan terhadap dampak infiltrasi kebudayaan luar terhadap pelestarian kebudayaan asli daerah di sekitar pengoperasian proyek Blok Masela71). 

Pilihan penggunaan lahan tentu diserahkan kepada Inpex yang menentukan sesuai perencanaannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan pembangunan kilang, serta pelaksanaan produksi dan transportasi. Pemerintah Daerah Kabupaten setempat dimana opsi lahannya dipilih oleh Inpex sebagai lokasi pembangunan kilang, diharapkan kesiapannya untuk ikut memperlancar ketersediaan lahan, hingga pelaksanaan proyek pembangunan kilang, selanjutnya hingga saat pelaksanaan produksi.

Maluku jangan mengabaikan dengan sengaja atau secara lamban bersikap72) menyiapkan segala sesuatu untuk memanfaatkan peluang luar biasa proyek “raksasa” Blok Masela. Masih cukup ruang dan waktu untuk bersiap, seiring kesiapan Inpex Corporation selaku operator Blok Masela yang masih melakukan kajian desain awal atau pra-pendeminisian proyek(pre - Front End Engineering Design /pre-FEED)73) saat ini, setelah menerima surat perintah kerja dari SKK Migas, dan ditargetkan selesai dipertengahan tahun ini(2018). Pre-FEED dilakukan dengan satu opsi kapasitas produksi dan satu pulau74).
Pekerjaan pre-FEED akan dilakukan oleh PT KBR Indonesia, dengan biaya yang disetujui SKK Migas (Agustus 2017) terhadap anggaran Pre-FEED Blok Masela itu sekitar 23 juta dollar AS atau Rp 306 milyar. Angka ini menurut Katadata.co.id, itu lebih rendah dari anggaran yang diajukan Inpex sebesar 25 juta dollar AS. Hasil Pre-FEED akan menjadi bahan bagi Inpex dalam menyusul proposal rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD) Abadi di Blok Masela.
Untuk itu Inpex sedang melakukan studi mengenai lokasi kilang di darat dan menyiapkan konsep desain awal fasilitas produksi terapung(Floating Production Storage and Offloading/FPSO), sehingga direncanakan akhir tahun ini proposal pengembangan lapangan (PoD) sudah selesai dan memulai produksi tahun 2027. FPSO dikerjakan konsorsium PT Technip Engineering Indonesia dan PT Technip Indonesia75). 
Untuk lokasi pembangunan kilang, Pemda Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat(MTB) menyiapkan lahan seluas 600 ha, dan sudah dapat dipastikan berada berada di wilayah Kabupaten MTB, pilihannya antara Saumlaki Barat atau Saumlaki Timur, dan tidak di pulau Selaru76).
Inpex saat ini sedang melakukan study pembangunan fasilitas dengan kapasitas pengolahan gas alam cair (Liquefied Natural Gas /LNG) kilang (di darat) direncanakan sebesar 9,5 juta ton pertahun(MTPA) LNG dan 150 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas pipa. Padahal sebelumnya pemerintah bersikeras agar LNG yang diproduksikan sebesar 7,5 MTPA dan gas pipa sebesar 474 MMSCFD77).
Perubahan pola produksi dengan pilihan keputusan membangun  kilang di darat, mengakibatkan ikut berubah masa kontrak Impex yang diperpanjang 20 tahun. Selain itu Inpex juga mendapatkan kompensasi waktu 7 tahun sebelum memulai masa produksi. Menurut Penasihat Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto78), pemberian kompensasi waktu adalah hal yang wajar, mengingat terjadinya perubahan skema pengembangan.
Akan tetapi, Pri mempertanyakan dasar hukum pemberian kompensasi itu ; “Kalau tidak megacu pada aturan, yang saya khawatirkan bukannya itu nanti jadi preseden atau yurisprudensi, tetapi malah jadi menimbulkan ketidakpastian baru
Pri Agung juga menyoroti pemberian perpanjangan 20 tahun Blok Masela kepada Inpex. Alasannya kontrak tersebut baru berakhir 2028 dan sesuai aturan pengajuan secara formal paling cepat 10 tahun sebelum kontrak berakhir. Menurutnya, meskipun di pasal (28) ayat (6) PP Nomor 35/2004 ada pengecualian pengajuan perpanjang lebih cepat. Namun, itu baru bisa diberikan kalau sudah ada perjanjian jual beli gas. Sementara sampai saat ini Inpex belum memiliki perjanjian jual beli gas Blok Masela.


          VIII.     Potensi Ekonomi Blok Masela

                  Edy Mulyadi79)menyampaikan pemikirannya, bahwa seharusnya gas Masela bisa memberi nilai tambah dengan membangun kilang di darat, sebab ada banyak multi effect buat Maluku. Gas dapat dialirkan ke pulau Selaru melalui pipa sepanjang 90 km atau pulau Yamdena, sebagian gas bisa dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah Maluku. CNG didistribusikan ke pulau-pulau sekitarnya untuk pembangkit listrik dan industri lainnya. Akan ada kota baru di Maluku seperti kota Balikpapan dan Bontang.

Aspek multi effect inilah yang akan mengakselerasi pembangunan ekonomi Maluku dan sekitarnya, akan terjadi penyerapan tenaga kerja, penyerapan tingkat kandungan lokal, trasfer teknologi, maupun pembangunan petrokimia dan lainnya. Dari sini negara bakal menerima pemasukan sekitar 6,5 milyar dollar AS per tahun.
Saat ini Provinsi Maluku memiliki 25 Blok Migas sebagaimana sudah disebutkan di atas, dimana 15 Blok yang sudah dikelola KKKS. Dampak positif pendapatan dari potensi ekonomi dan pengembangannya secara luas, sebagai acuan diambil proyek lapangan gas Abadi Blok Masela. Multy player effect economic khususnya terhadap pendapatan BUMD, oleh Rumalutur80) diperincikan sebagaimana dalam tabel di bawah ini ;

Tabel Potensi Pendapatan BUMD Maluku per tahun dari Blok Masela


Sesuai mapping yang dilakukan terhadap 8(delapan) jenis potensi ekonomi jangka panjang yang dapat memberikan multy player effect economic selama 30-90 tahun terhadap kesejahteraan Rakyat Maluku & Peningkatan PAD yang ditimbulkan oleh  Industri LNG di Blok Masela (tabel di atas) seperti: (a) Pekerjaan pembangunan kapal patroli, kapal crew boat, kapal tunda (b) Pekerjaan jasa operator kapal, (c) Pekerjaan jasa operator pelabuhan, (d) Pekerjaan jasa pemeliharaan & perbaikan, (e) Pekerjaan jasa eksport & import,  (f) Pekerjaan jasa katering higenis, (g) Pekerjaan jasa kelistrikan/power supply, dan (h) Pekerjaan jasa supply tenaga kerja/labor supply. Disimpulkan : (a) Total kebutuhan investasi ± Rp. 1,86 triliun, (b)  Omzet yang dapat dikelola BUMD sebesar ±Rp. 992,37 milyar per tahun (c) Pendapatan/revenue ± Rp. 341,78 milyar per tahun atau Break Event Point (BEP) selama ± 5,4 tahun.

Tentu analisa BEP belum cukup kuat untuk di-follow up, namun dari analisa sederhana dapat dilanjutkan dengan analisa untuk menghitung NPV/Nett Present Value  & IRR/Intrest Rate of Return. Setidaknya dengan sample revenue sebesar ± Rp. 341,78 milyar per tahun, maka nantinya bila dikemudian hari 25 Blok Migas sudah tahap eksploitasi, maka Maluku akan menjadi Provinsi terkaya di Indonesia.

Gas Masela juga bisa diolah menjadi CNG(Compressed Natural Gas) untuk memenuhi energi pembangkit listrik yang dapat disalurkan ke pulau-pulau di wilayah Maluku. Multiplier effect lain, adalah akan muncul aktifitas-aktifitas baru bernilai ekonomi dan terbentuknya pusat-pusat perekonomian bagi masyarakat dan pekerja disekitar lokasi proyek kilang Gas Blok Masela.

Nilai tambah dari perubahan paradigma pengelolaan SDA khususnya Blok Masela, dengan pembangunan kilang di darat, sangat banyak dampak positif dan keuntungannya.
Dalam tabel di bawah ini, dikemukakan kelebihan dan kekurangan pembangunan kilang di darat (Onshore) serta manfaat ekonominya, menurut kajian LPEM Universitas Indonesia.

                                                                              Kelebihan dan Kekurangan Pembangunan Kilang Onshore(di darat)                                                                              (Sumber ; LPEM-UI/SKK Migas/Tim MIGrfs/Grafis;CAKSONO)

Saat ini diperkirakan - penawaran sekarang, harga gas sekitar 300 dollar AS per ton, bila setelah diolah menjadi LNG, harga jualnya menjadi 550 dollar AS per ton. Akan meningkat lagi harganya setelah menjadi Ammonia, yaitu 750 dollar AS per ton, GTL 1.000 dollar AS per ton, propylene dan ethylene masing-masing 1.500 dollar AS per ton, dan polymer 1.800 dollar AS per ton81).


Sebagai catatan, saat ini82) berlaku harga pembelian gas pipa per MMBTu(juta kaki kubik), menurut SKK Migas yang dibeli dari Teluk Bintuni Papua adalah 5,2 dollar per MMBTu, dan oleh industri Petrokimia di China adalah 6,2 dollar per MMBTu.

Pendapatan negara dari Blok Masela bila gas langsung diekspor sekitar 2,52 milyar dollar AS per tahun, apabila lebih dulu dihilirisasi, pendapatan negara secara langsung adalah 6,5 milyar dollar AS per tahun. Bila ditambah berbagai multiplier effect yang tidak langsung, jumlah bisa melebihi 8 milyar dollar AS per tahun.

Dampak dari hilirisasi menjadi produk petrokimia, dapat menghemat sekitar Rp 100 triliun devisa negara dari pengeluaran untuk impor Indonesia terhadap berbagai produk petrokimia berbentuk bahan baku pakaian, sepatu, topi, aneka kemasan makanan dan barang jadi lain, serta berbagai benda kebutuhan bangunan rumah seperti jendela, pintu, lantai, atap, dan lain-lain. Bahkan 40 persen kendaraan mobil adalah aneka produk petrokimia. 

Perbandingan Peluang Pengembangan Gas Bumi Untuk LNG dan Industri Petrokimia di Lapangan Abadi - Blok Masela 


Indonesia seperti tidak mau belajar dari banyak negara di dunia, atau para pejabat negara memang malas berpikir untuk kepentingan rakyat banyak. Malaysia misalnya, dengan investasi sekitar 32 milyar dollar AS di kawasan kilang Kertih yang sebagian gasnya dipasok dari Natuna-Indonesia, mampu menciptakan 150.000 tenaga kerja dengan nilai tambah luar biasa. Ironisnya, produk petrokimianya sebagian diekspor ke Indonesia. Taiwan, juga industri petrokimianya berkontribusi 29 persen bagi penerimaan negaranya dengan nilai tambah mencapai 446 miliyar dollar per tahun.



Terdapat 9 dari 50 perusahaan petrokimia terbesar di dunia, bahan baku gasnya ternyata dipasok dari Indonesia. Hebatnya Indonesia adalah sebagai pengekspor sekaligus pengimpor gas, dan penonton kecerdasan dan kehebatan negara lain.



Blok Masela harus dijadikan pusat industri petrokimia selain di Teluk Bintuni. Industri petrokimia berbasis gas dengan total investasi sebesar 3,9 miliar dollar AS, yang  mendukung pembangunan pabrik metanol dan turunannya.



Proyek Blok Masela ditargetkan mampu menyerap 39 ribu tenaga kerja langsung dan 370 ribu tenaga kerja tidak langsung. Dengan skenario investasi semacam ini diharapkan Blok Masela menjadi mesin pembangunan di Maluku, Kawasan Timur Indonesia, dan Negara RI abad 2182).







IX.    Perjuangan Maluku Belum Berakhir

          Di Blok Masela masih jauh dan bahkan terjal, perjuang untuk merebut secara penuh hak rakyat Maluku, belum selesai, belum berakhir dengan ditetapkannya opsi Onshore oleh Presiden Indonesia. Masih ada jalan panjang melewati berbagai hal yang dimungkinkan menjadi hak dan memberi manfaat kepada rakyat Maluku. Sementara ini saja sudah muncul lagi gangguan yang mengancam hak kepemilikan Maluku, yaitu keinginan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperoleh bagian dari hak 10 persen Participating Interest(PI) yang harusnya hanya menjadi milik Provinsi Maluku.

Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) sangat ngotot, memaksa dengan memanfaatkan “ruang sempit” pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, yang membatasi hak pengelolaan wilayah laut hanya mencapai 12 mil laut oleh Provinsi. Alasan klaimnya bahwa letak Blok Masela lebih dari 12 mil laut garis pantai terdekat kepulauan Maluku, dan bahkan menyatakan Bloka Masela berada di cekungan laut Timor, bukan di laut Arafuru, sehingga NTT juga berhak untuk mendapat PI pengelolaan gas alam di Blok Masela.
Upaya luar-biasa sedang dilakukan oleh pihak NTT, melalui Pemda Provinsi NTT(Gubernur) mereka rajin melakukan upaya pendekatan kepada Pemerintah Pusat dan Pemda Maluku, memanfaat juga anggota parlemen asal NTT. Bagi NTT, Blok Masela berada pada wilayah abu-abu, sehingga keputusannya ada pada Pemerintah Pusat.
Aturan lain yang dijadikan oleh Provinsi NTT, adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016 tentang hak kelola daerah. Pasal 17 menyebutkan, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, Menteri dapat menetapkan kebijakan penawaran PI 10% untuk lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di perairan lepas pantai di atas 12 mil laut pada suatu Wilayah  Kerja kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMN83)Sepertinya tafsir aturan ini, kembali diambil alih pihak Pemerintah Pusat.
Mungkinkah pihak Provinsi NTT sudah mendapat “angin segar” dari pihak Pemerintah Pusat ? Ditengarahi bisa jadi benar,  hal ini dibuktikan dengan pernyataan Menteri ESDM – Ignasius Jonan, saat berceramah di hadapan peserta Kongres HMI XXX di Auditorium Universitas Pattimura Ambon(14 Februari 2017). Menteri Ignasius menyatakan PI 10 persen Blok Masela dikelolah Maluku dan NTT84).

Guna mempertahankan hak atas PI 10 persen pada Blok Masela oleh Maluku, penulis telah membuat Petisi85) atas nama dan ditanda-tangani bersama oleh Koalisi Masyarakat Adat Maluku Untuk Blok Masela. Petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Kordinator Maritim dan Sumber Daya, dan Menteri ESDM. Isi petisi menegaskan Masyarakat Adat Maluku menolak membagi PI 10 persen hak Maluku di Blok Masela dengan Provinsi NTT.

Pernyataan Menteri Ignasius juga diprotes oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua "Saya tidak setuju dengan pernyataan Menteri Ignasius karena pemerintah pusat melalui Presiden, baik saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Joko Widodo mengakui PI 10 persen pengelolaan gas alam abadi Blok Masela milik Maluku"86).

Tantangan lain, adalah berburu waktu untuk menghadirkan kesiapan SDM Maluku, baik Pemda serta BUMD-nya, Tenaga Ahli dan Terampil putra-putri asli Maluku, dan hal-hal lain yang menyertainya yang pada intinya maluku siap hadir, siap kerja, dan siap menikmati “kebaikan” dari Blok Masela.  

Maluku diingatkan agar jangan sampai kalah siap dengan serbuan tenaga kerja dari luar Maluku, dan bahkan dari luar negara Indonesia. Sebab sudah makin sama peluang antara tenaga kerja dalam negeri dan dari luar negeri, dengan adanya pembukaan keran kemudahan tenaga kerja asing(TKA) melalui  Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, pada 29 Maret 201887).

Melalui Perda, proteksi terhadap tenaga kerja lokal benar-benar dapat melindungi peluang kesempatan kerja pada proyek dimaksud, agar tidak dengan mudah dan sengaja diisi oleh tenaga kerja dari luar putera-puteri asli Maluku. Dilain pihak tanggungjawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota disertai program yang terukur dan bertarget, wajib menyiapkan tenaga kerja siap pakai dan siap kerja, dengan memprogramkan jenjang pendidikan formal pada Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) dan Perguruan Tinggi, pelatihan ketrampilan pada Balai Latihan Kerja(BLK) serta program magang sesuai bidang yang dibutuhkan ke luar Maluku dan Luar Negeri.

Program tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan anggaran yang cukup dan terukur, melalui pembiayaan dalam APBD oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh Kabupaten/Kota di Maluku.  Dana pembiayaan masih dapat diusahakan dari Pemerintah Pusat dan diusahakan melalui dana CSR dari perusahaan-perusahaan kontraktor Minyak dan Gas(Migas) yang beroperasi di Maluku dan khususnya di Blok Masela.

Perhatian dan pengawasan untuk memperoleh manfaat positif dari proyek Blok Masela, diseimbangkan dengan meminimalkan dampak negatifnya. Butuh kesungguhan peran Pemda Provinsi, Kabupaten, Kota, hingga pemerintahan paling bawah, dan segenap komponen Masyarakat Adat Maluku. Perlu di terapkan “sistem cincin egg of sustainability dalam tata-kelola pembangunan gas Blok Masela di Maluku, agar dapat meredusir risiko-risiko ekstraksi sumber-sumber alam selama ini dan menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk Rakyat88).

Hal lain yang perlu dibaca dan dikaji oleh Maluku adalah adanya pemetaan(pembagian klaster) yang sedang disiapkan Kementerian ESDM untuk rencana sistim distribusi pemanfaatan gas bumi cara pipa virtual, selain menyiapkan infrastruktur migas di Indonesia bagian timur. Pertanyaannya, mengapa klaster Maluku tidak dalam satu peta wilayah utuh peta wilayah Provinsi Maluku, tetapi wilayah Maluku dipecah dalam tiga klaster ? 

                                                      Pembagian Klaster Pemanfaatan Gas Bumi di Indonesia Timur menggunakan pipa virtual                                                        ( Sumber ; http://www.petroenergy.id/article/infrastruktur-energi-untuk-indonesia-timur?c=investment )


Terbesit hal lain yang muncul belakangan ini secara intern di Masyarakat Maluku pada wilayah tertentu, dan itu terasa mengganggu dalam kebersamaan perjuangan oleh seluruh masyarakat Maluku. Hal ini bisa saja  melemahkan posisi Maluku secara umum, yaitu berkembangnya pola pikir yang membatasi dan menyempitkan status wilayah, menjadi seakan hanya milik masyarakat seputaran Blok Masela. Padahal Maluku dengan segala yang dimilikinya selama ini saja kedodoran dalam posisi tawarnya.



Terindikasi, dengan adanya “booming” gas Blok Masela, berkembang pola pikir sempit meraih manfaat oleh sekelompok “politisi lokal”, sedang berusaha hingga sebisa mungkin melepaskan diri dari induk wilayah secara bersama dalam kesatuan Maluku. Miris, bila itu benar demikian, tetapi semoga tidak. Sebab tidak menutup kemungkinan selalu dicari peluang dari para petualang pemanfaat. Kesempatan dimanfaatkan mereka yang secara sepihak baik pribadi maupun berkelompok, tanpa harus menunjuk tempat keberadaan, tega mengambil untung baik secara ekonomi maupun politik dari keberadaan Blok Masela. Tentu dengan mengabaikan secara sengaja kepentingan bersama demi kesejahteraan seluruh Rakyat Maluku.







X.       PENUTUP



            Lapangan gas Abadi (Abadi Field) Blok Masela berada di perairan wilayah Maluku, bagian dari SDA karuniah Tuhan tak terhingga, untuk kebaikan hidup masyarakat Maluku khususnya. Tidak kemudian menjadikan kekayaan ini Maluku tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari padanya. Maluku dan Indonesia tidak kembali mengulang “kesalahan” sebagaimana kekayaan emas di Timika bumi Papua, yang tidak menjadikan masyarakat asli setempat maksimal menikmati hasilnya, termasuk pula kerberadaan berbagai kekayaan sumber daya mineral yang sudah dan sedang di”kuras” di berbagai tempat di wilayah Maluku.

Dibutuhkan sikap dan pemikiran yang padu, cerdas, dan positif, dari seluruh komponen masyarakat, khususnya Masyarakat Adat Maluku. Satu kata dan tindakan dalam menyikapi dan memanfaatkan keberadaan proyek Lapangan gas Abadi Blok Masela untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Maluku. Antara Investor, Maluku, dan Indonesia, harus seirama dan sejajar dalam posisi sesuai kapasitas posisi dan fungsinya.

Proyek Abadi Field akan abadi selama persediaan atau kandungan gas alamnya tersedia, sesuai namanya menjelaskan jangka waktu yang belum dapat ditentukan hingga kapan berakhir, kecuali hanya dapat diperkirakan. Itu berarti kesempatan baik Rakyat Maluku – dan tentu Indonesia sebagai pemilik SDA, maupun Inpex Corporation selaku investor-operator pengelola SDA(Blok Masela), memiliki kesempatan dan waktu yang leluasa serta jauh ke depan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari Lapangan Gas Abadi di Blok Masela.

Menurut keyakinan beta yang mungkin tidak terbantahkan, bahwa ; “Proyek  Lapangan Gas Abadi di Blok Masela tidak akan bisa berhenti atau dihentikan, terlalu “mewah” untuk ditinggalkan”.
Tulisan ini mungkin bukan yang selengkapnya, terbuka saran dari pembaca kepada penulis. Setidaknya ini sekadar segenggam “sirih-pinang” persembahan, sebagai tambahan pengetahuan memahami permasalahan Blok Masela. Bersama maksud terkandung dan dalam do’a, akan ada perubahan berarti bagi kehidupan lebih terhormat oleh kepemilikan kekayaan SDA tanah-air, bumi Maluku.

Hetu miki, messe !

Depok, 24 Mei 2018
--------------------------------------
-       Sumber(Referensi)

61)      RPJMD(Rencana Program Jangka Menengah Daerah) Provinsi Maluku 2014-2019, www.malukuprov.org.id. diundu pdf 05 /7/2016,

62)      Gubernur Maluku Serahkan Keputusan Blok Masela ke Presiden ;


63)      Jokowi Yakin Blok Masela ...,




66)     Pemerintah Provinsi Maluku Setor Rp. 14 Triliun Untuk Pengelolaan Blok Masela http://sp.beritasatu.com/home/pemprov-maluku-setor-rp14-triliun-untuk-pengelolaan-blok-masela/68798

67)     BPS Provinsi Maluku www.malukuprov.go.id diundu-PDF 03/6/2016, 04:17,

68)     Tekhnologi Laut Dalam ; https://pmahatrisna.wordpress.com/category/oil-gas/   diundu 17/5/2018, 4:27

69)     Rumalutur, Ishak S. Ir ; Op.Cit
70)     Latumaerissa, Julius R ; Sejumlah Perda Dibutuhkan dalam Pengoperasian Blok Masela ;
71)     Latumaerissa, Julius R ; Op Cit.
73)     Keterangan Pers Inpex ; INPEX to Commence Pre-FEED for Abadi LNG Project, the Masela Block, Indonesia ; 30/3/2018, 
            https://www.inpex.co.jp/english/news/pdf/2018/e20180330.pdf
74)   Kontra Inpex di Masela diperpanjang 27 tahun http://industri.kontan.co.id/news/perpanjangan-kontrak-inpex-di-masela-masih-lisan  diundu 15/5/2018. 23.40
75)   Inpex Umumkan Dua Perusahaan... , katadata.co.id   ; https://katadata.co.id/berita/2018/04/03/inpex-umumkan-dua-perusahaan-pemenang-lelang-desain-awal-blok-masela     diundu 5/4/2018, 14:20

76)      PEMBANGUNAN KILANG LNG BLOK MASELA DI MTB ; https://indonesiatimur.co/2018/04/01/pembangunan-kilang-lng-blok-masela-di-mtb/

77)      Rencana Pengembangan Blok Masela Ditargetkan Rampung Akhir 2018  http://www.dunia-energi.com/rencana-pengembangan-blok-masela-ditargetkan-rampung-akhir-2018/  diundu 10 /1/2018, 13:14

78)      ESDM: Kompensasi 7 Tahun Kontrak Blok Masela Tak Perlu Aturan Baru

https://katadata.co.id/berita/2017/10/24/kompensasi-7-tahun-kontrak-blok-masela-tak-perlu-aturan-baru      diundu 2/10/2016, 16:19

79)      Edy Mulyadi. Op.Cit.
80)      Rumalutur, Ishak S,Ir. Op.Cit
81)      Napitupulu, Haposan dan Edy Mulyadi ; Op.Cit.
82)       https://www.liputan6.com/bisnis/read/3220542/penawaran-harga-gas-blok-masela-murah-skk-migas-duga-ada-calo
83)      Watubun, Komarudin ; Maluku  ‘STAGING POINT’ RI ABAD 21, hal; 71, Penerbit Yayasan Taman Pustaka, Cet. I. 2017.
84)      sp.beritasatu.com ; Maluku-NTT Berhak Atas Blok Maselahttp://sp.beritasatu.com/home/maluku-ntt-berhak-atas-blok-masela/107957?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter         diundu 8/2/2016 ,19:18

85)      Antaranews Maluku ; Maluku akan protes Menteri ESDM  https://ambon.antaranews.com/berita/43181/maluku-akan-protes-menteri-esdm   diundu 20/2/2018

87)      Antaranews Maluku ; Op.Cit.
89)       Watubun, Komarudin ; Op.cit.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Newsletter

Cari Blog Ini